Amerika Serikat Batalkan Pengerahan 4.000 Tentara ke Polandia

Pemerintah Amerika Serikat mendadak membatalkan rencana pengerahan sekitar 4.000 tentara dari Tim Tempur Brigade Lapis Baja ke-2 ke Polandia pada Sabtu (16/5/2026). Langkah Washington ini memicu tanda tanya besar karena dilakukan di tengah rencana pengaturan ulang pasukan militer mereka di kawasan Eropa, sebagaimana dilansir dari Detikcom dan media AS.

Keputusan pembatalan ini berkaitan erat dengan kebijakan Pentagon yang juga memotong jumlah personel militer di negara sekutu lainnya, seperti rencana penarikan 5.000 tentara dari Jerman. Sebelum kebijakan ini keluar, sebagian elemen unit militer sebenarnya telah dikirim ke luar negeri dan logistik persenjataan mereka sudah berada dalam perjalanan menuju Eropa.

Pelaksana tugas kepala staf Angkatan Darat AS, Jenderal Christopher LaNeve, memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut dalam sebuah sidang bersama kongres pada Jumat (15/5). Menurut laporan Antaranews, instruksi pembatalan ini datang langsung dari otoritas tertinggi pertahanan, yaitu kantor Menteri Perang AS Pete Hegseth.

"Kepala Komando Eropa AS telah menerima instruksi mengenai pengurangan pasukan," kata Christopher LaNeve, Plt kepala staf Angkatan Darat AS.

Jenderal Christopher LaNeve menambahkan bahwa dirinya terus menjalin komunikasi intensif dengan pimpinan Komando Eropa untuk menentukan unit mana saja yang akan diefektifkan.

"Saya telah berkonsultasi secara intensif dengannya mengenai unit pasukan mana (yang akan dikurangi), dan ... yang paling masuk akal adalah agar brigade tersebut tidak ditempatkan di wilayah operasi," kata LaNeve.

Kebijakan penarikan ini dikonfirmasi telah diputuskan sejak beberapa hari sebelumnya oleh pimpinan sipil departemen militer.

"beberapa hari yang lalu." kata Dan Driscoll, Menteri Angkatan Darat.

Langkah mendadak ini memicu kritik keras dari internal parlemen Amerika Serikat karena dinilai merugikan hubungan diplomatik dengan negara sekutu. Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, mengecam keras koordinasi yang buruk antara pemerintah Amerika Serikat dan Polandia dalam proyek pertahanan bersama ini.

"Mereka menelepon saya kemarin. Mereka tidak tahu, mereka terkejut," kata Don Bacon, Anggota DPR Partai Republik.

Bacon bahkan secara terbuka menyampaikan kritik tajam terhadap dampak dari keputusan sepihak Washington tersebut kepada hubungan antarnegara.

"tercela" dan "memalukan bagi negara kita." kata Bacon.

Di sisi lain, Senator Partai Demokrat Jeanne Shaheen menyatakan bahwa keputusan pembatalan pengerahan pasukan ke Polandia ini juga mengejutkan pihak Kongres AS yang merasa tidak mendapatkan pemberitahuan awal.

"Sejauh yang saya tahu, kami tidak diberi pemberitahuan mengenai hal itu," ujar Jeanne Shaheen, Anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Meskipun memicu kontroversi di AS, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan bahwa dirinya telah menerima komitmen langsung dari pihak Washington terkait jaminan keamanan negaranya.

"I received assurances that this decision is a logistical one and will not directly affect our defense capabilities or security," kata Tusk dalam konferensi pers Jumat waktu setempat.

Namun, mantan Komandan Angkatan Darat AS di Eropa, Letjen Ben Hodges, menilai pembatalan ini merugikan fungsi strategis pasukan AS sebagai instrumen pencegah terhadap potensi ancaman keamanan di kawasan Eropa Timur.

"Pasukan ini seharusnya menjadi bagian penting dari efek penangkal terhadap Rusia. Sekarang aset penting itu justru dibatalkan," kata Hodges.

Hodges juga menambahkan pandangannya mengenai loyalitas pemerintah Polandia yang selama ini selalu berupaya memenuhi komitmen mereka sebagai sekutu dekat NATO.

"Mereka melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan sekutu yang baik. Tetapi justru ini yang terjadi," ujarnya.

Keputusan pembatalan ini pun memicu reaksi dari negara sekutu lain. Mantan pejabat Finlandia, Joel Linnainmaki, memperingatkan adanya pergeseran beban pertahanan yang signifikan.

"Bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, keputusan ini akan mengubah kalkulasi keamanan mereka," katanya.

Sebagai respons atas dinamika hubungan transatlantik ini, anggota parlemen Jerman Johann Wadephul menyampaikan desakan politik melalui platform media sosial X agar ketegangan internasional di kawasan lain tidak mengorbankan stabilitas bersama.

"Sebagai sekutu dekat AS, kami memiliki tujuan yang sama: Iran harus sepenuhnya dan secara terverifikasi meninggalkan senjata nuklir dan segera membuka Selat Hormuz seperti yang juga dituntut oleh Menteri Luar Negeri (AS) Marco Rubio," tulis Johann Wadephul di X.