DPR Soroti Antrean BBM di Sumatra Akibat Migrasi Konsumen

Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7/2026), untuk merespons persoalan antrean panjang serta pembelian berlebih bahan bakar minyak yang terjadi di wilayah Sumatra. Pertemuan yang dihadiri oleh 32 anggota komisi dari delapan fraksi tersebut mengungkap bahwa lonjakan permintaan dipicu oleh perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, penyaluran Pertalite pada Juli 2026 melonjak hingga 104 persen dari konsumsi harian normal, sedangkan Solar subsidi menembus angka 105 persen seiring penurunan penjualan Pertamax Series sebesar 18 persen. Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menjelaskan bahwa pihak Pertamina telah memberikan laporan mengenai ketersediaan pasokan bensin nasional dalam rapat tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi di depot masing-masing," kata Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Pihak parlemen sempat mempertanyakan penyebab kemunculan antrean pengisian bahan bakar di sejumlah daerah yang kemudian diklarifikasi sebagai dampak peralihan konsumsi masyarakat ke produk bersubsidi. "Dijelaskan bahwa terkait dengan antrean tersebut mungkin disebabkan antara lain karena, pertama, adanya shifting dari pada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non-subsidi beralih kepada BBM subsidi," tutur Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Selain faktor migrasi konsumen, rapat tersebut juga mengidentifikasi adanya indikasi penyalahgunaan alokasi bahan bakar yang disalurkan oleh pemerintah. "Kemudian juga kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya," kata Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengakui adanya lonjakan permintaan yang tidak biasa di wilayah Sumatra sehingga memicu keterlambatan distribusi di lapangan. "Kami menyadari juga bahwa pada beberapa waktu terakhir masih terjadi antrean dan pembelian secara berlebihan atau panic buying di beberapa wilayah di Sumatra secara umum yang juga dipengaruhi oleh kenaikan ataupun shifting dari konsumsi BBM (non subsidi) kepada BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar dan juga mungkin ada lagging dalam distribusi," kata Taufik Aditiyawarman, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Guna mengatasi hambatan distribusi tersebut, badan usaha hilir migas ini telah menambah armada mobil tangki serta memperpanjang waktu operasional stasiun pengisian bahan bakar umum dan depot di wilayah terdampak.

"Peningkatan penyaluran tersebut masih dapat dilayani dan terus monitor secara harian. Pengelolaan tersebut kami berkomitmen menjaga tiga hal utama yaitu ketersediaan produk, kelancaran distribusi dan ketepatan sasaran penyaluran," kata Taufik Aditiyawarman, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menjabarkan rincian peningkatan volume konsumsi yang terjadi pada rumpun bahan bakar minyak jenis gasoil selama periode Juli 2026. "Hal ini juga berdampak langsung ke produk gasoil di mana produk gasoil ini juga terjadi peningkatan secara komposisi hampir 1,5% secara volume terjadi peningkatan biosolar juga hampir 13,9% di periode Juli saja," kata Eko Ricky Susanto, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menambahkan bahwa antrean kendaraan bermotor mayoritas terkonsentrasi di jalur logistik, dan pihaknya tengah berupaya keras bersama Pertamina untuk menstabilkan keadaan.

"Ini penting untuk menjadi dicermati bahwasanya prinsipnya BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga berjuang keras, best effort untuk menyalurkan dan menyediakan BBM seluruh SPBU yang tersebar tersebut," ucap Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

Badan pengatur tersebut mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan diproyeksikan kembali lancar dalam waktu dekat. "Untuk normalisasi dan paling lama satu sampai dua hari ke depan, insyaallah semua akan terurai dan cukup lancar kembali. Ini hanya masalah panic buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantre di SPBU-SPBU sekitarnya," sebut Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas.

BPH Migas mencatat realisasi penyaluran Solar subsidi per 30 Juni 2026 telah mencapai 9,48 juta kilo liter atau setara 50,85 persen dari kuota tahunan sebesar 18,64 juta kilo liter, sedangkan penyaluran Pertalite menyentuh angka 13,96 juta kilo liter atau 47,68 persen dari pagu APBN sebesar 29,27 juta kilo liter.