AS Alihkan Fokus Perang Iran untuk Turunkan Harga Minyak

Pemerintah Amerika Serikat mengalihkan prioritas utamanya dalam konflik dengan Iran dari penanganan program nuklir menjadi upaya penurunan harga bahan bakar bagi konsumen domestik. Langkah ini diambil usai tindakan balasan Teheran yang menutup Selat Hormuz memicu lonjakan harga BBM global.

Wakil Presiden AS JD Vance mengonfirmasi perubahan fokus strategi Washington tersebut dalam wawancara bersama Fox News yang dilansir AFP pada Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan stabilitas pasokan energi kini berada di posisi teratas dalam agenda pemerintah.

"Saya mengetahui bahwa harga minyak turun hari ini dan jauh lebih rendah dibandingkan saat mencapai puncaknya di awal konflik," kata JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.

Pergeseran prioritas ini terjadi di tengah kecemasan politik menjelang pemilu sela AS pada November mendatang, menyusul merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Donald Trump akibat lonjakan harga kebutuhan pokok dan BBM.

"Itu menjadi tujuan nomor satu -- menjaga harga minyak dan gas tetap murah bagi warga Amerika di seluruh penjuru negara kita," kata JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.

Meskipun isu energi menjadi fokus utama, pemerintah AS memastikan pengawasan terhadap ambisi militer Iran tetap berjalan sebagai sasaran sekunder.

"Kemudian, tentu saja, tujuan nomor dua adalah memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir," kata JD Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat.

Selain strategi penanganan pasar minyak, Washington mengintensifkan tekanan finansial melalui Operasi Economic Fury guna melumpuhkan sistem jaringan perbankan bayangan (shadow banking) yang digunakan Teheran untuk mengalirkan dana miliaran dolar dari penjualan minyak.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) telah mengambil tindakan hukum terhadap jaringan penukaran uang dan perusahaan cangkang di berbagai negara yang membantu Iran menghindari sanksi internasional.

"Iran sangat membutuhkan mata uang asing, dan yang lebih buruk lagi bagi rezim tersebut, mereka kehilangan sejumlah besar uang akibat korupsi dan salah urus dalam sistem perbankan bayangan," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Pemerintah AS menilai bahwa kekacauan ekonomi internal Iran telah memperlemah kemampuan finansial rezim tersebut dalam mendanai operasi militer dan kelompok proksinya.

"Setiap fasilitator yang menjaga rezim tetap bertahan sedang menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya. Departemen Keuangan akan terus mengungkap jaringan-jaringan ini dan memutusnya dari sistem keuangan AS," kata Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Langkah penindakan kedelapan sepanjang tahun 2026 yang berlandaskan Perintah Eksekutif 13902 dan Memorandum Kepresidenan Keamanan Nasional 2 ini secara spesifik membidik transaksi konversi yuan Tiongkok hasil penjualan minyak Iran menjadi mata uang yang dapat digunakan oleh militer Teheran.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa Washington memilih pendekatan tekanan ekonomi secara terukur ketimbang pengerahan kekuatan militer tambahan untuk menghadapi Iran.

"Kami akan melakukannya secara diam-diam," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Tekanan inflasi yang melambung tinggi di Iran dianggap memberikan keuntungan strategis bagi AS dalam posisi tawar-menawar diplomatik.

"Kami hanya melakukan negosiasi setengah-setengah dengan mereka. Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.