Bahlil Lahadalia Tegaskan Partai Golkar Tak Akan Jadi Oposisi

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan menjadi oposisi dan siap berdiri di garda terdepan untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penegasan tersebut disampaikan Bahlil dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Sumatera Selatan pada Minggu, 2 Agustus 2026.

Dukungan tersebut dipastikan Bahlil akan dijalankan secara konsisten oleh seluruh kader Golkar, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Bahlil juga mewajibkan pengurus Golkar di Sumatera Selatan untuk menyelaraskan dukungan kepada pemerintahan daerah Herman Deru-Cik Ujang.

"Target kita adalah mendukung pemerintahan yang ada di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita akan berada pada garda terdepan untuk mendukung program-program yang baik untuk kemajuan rakyat bangsa, dan negara," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil menyebutkan bahwa komitmen ini berlandaskan peran Golkar sebagai salah satu partai pengusung yang memperjuangkan kemenangan pasangan tersebut pada Pilpres lalu. Ia menyatakan bahwa kesetiaan politik Golkar kepada pemerintah akan berlangsung sesuai dengan arahan Presiden.

"Golkar harus konsisten menjalankan ini. Dan saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung, karena Golkar adalah salah satu parpol yang mendukung dan mengusung pasangan yang ada, serta sekaligus memperjuangkan, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam pilpres kemarin," kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Menteri ESDM tersebut menegaskan kembali budaya politik partai yang dipimpinnya dalam memberikan kontribusi nyata kepada negara.

"Kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita mendukung? Tanyakan kepada Pak Presiden Prabowo sampai kapan, Golkar akan selalu setia bersama pemerintahan Presiden Prabowo. Itu dalam konteks positioning politics," sambungnya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menambahkan bahwa karakter historis partai menjadi alasan utama di balik sikap politik tersebut.

"Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," katanya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara itu, dalam pembukaan Training of Trainer (ToT) Akademi Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026, Bahlil melaporkan bahwa pelaksanaan Musda Partai Golkar di 38 provinsi telah rampung secara lancar. Ia menekankan tidak ada satupun pengambilan keputusan Musda DPD I yang ditarik ke tingkat DPP, sesuai dengan amanat Rapimnas.

"Dari 38 Musda itu, sesuai dengan keputusan Rapimnas dan kesepakatan Rapimnas, bahwa tidak boleh ada DPD I yang Musdanya ditarik ke DPP. Dan Alhamdulillah, keputusan Rapimnas pun kita lakukan kita selesaikan, tidak ada satupun Musda yang kita tarik ke DPP. Tidak ada," kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Mengenai adanya pergesekan atau perbedaan pendapat selama proses Musda di daerah, Bahlil menilainya sebagai hal yang wajar dalam sebuah organisasi politik.

"Sudah barang tentu ada dinamika. Orang shalat aja ada dinamika, apalagi Musda Partai Golkar. Pasti. Tapi kan tinggal bagaimana kita mensiasatinya," tutur Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Di hadapan mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Bahlil menyampaikan bahwa dirinya menghadiri langsung sebagian besar agenda Musda di daerah di tengah kesibukannya.

"Dari total Musda 38 itu, yang saya tidak hadir kurang lebih paling maksimal 10 Musda. Selebihnya saya datang sendiri. Selebihnya saya datang sendiri. Jadi Sabtu-Minggu, saya menyisihkan waktu itu untuk saya datang," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Bahlil menutup laporannya dengan menegaskan kembali stabilitas pelaksanaan Musda di seluruh Indonesia.

"Musda, Pak Ical, sudah selesai. Dan tidak ada yang terlalu berarti dinamikanya," kata Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.

Pernyataan loyalitas Golkar ini mengemuka di tengah hasil survei SMRC pada akhir Juli 2026 yang mencatat pergerakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sejumlah pengamat politik menilai koalisi yang solid penting untuk efektivitas pembahasan APBN dan legislasi, namun fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah tetap perlu dijaga oleh seluruh elemen politik.