Istana Minta Mahasiswa Dukung Presiden Prabowo Subianto Lawan Kebocoran APBN

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M Qodari meminta kalangan mahasiswa untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

M Qodari menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berada di posisi terdepan untuk memberantas kebocoran anggaran negara tersebut, sejalan dengan tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat berdemonstrasi.

"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ujar Qodari, Minggu (14/6/2026).

Fokus Efisiensi Anggaran Pemerintah

Pemerintah memastikan seluruh langkah yang diterapkan pada APBN saat ini difokuskan untuk aspek efisiensi, sekaligus demi mewujudkan belanja negara yang lebih tepat sasaran.

Menurut M Qodari, kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa jabatannya berfokus pada penghentian berbagai pemborosan anggaran belanja di tingkat sektor pemerintahan.

"Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," tuturnya, Minggu (14/6/2026).

Berikut adalah perincian mengenai fokus kebijakan dan pengelolaan APBN yang sedang berjalan di bawah pemerintahan saat ini.

Penghematan Belanja Pos Non-Esensial

Langkah konkret dijalankan pada awal pemerintahan dengan memangkas berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak serta tidak memberikan dampak esensial bagi masyarakat.

Kebijakan pengetatan tersebut diklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara melalui penghematan anggaran yang mencapai jumlah sekitar Rp 300 triliun.

Pemerintah juga membentuk badan Danantara, yang diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem tata kelola sekaligus mengoptimalkan kekayaan dan aset negara.

Sikap Pemerintah Terhadap Aspirasi Mahasiswa

Meskipun meminta dukungan, M Qodari menilai aksi demonstrasi serta penyampaian aspirasi dari para mahasiswa merupakan hal lumrah di dalam ruang lingkup demokrasi.

Pihak pemerintah menyatakan tetap membuka diri terhadap segala bentuk masukan, kritik, maupun saran konstruktif dari seluruh lapisan elemen masyarakat luas.

"Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa," imbuh Qodari, Minggu (14/6/2026).