BGN Hentikan Operasional Dapur MBG Bermasalah dan Buka Opsi Hukum

Badan Gizi Nasional (BGN) menindak tegas pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah serta membuka peluang membawa kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ranah hukum jika ditemukan unsur sabotase pada Rabu (5/8/2026) di Jakarta.

Langkah tegas tersebut diambil setelah temuan laboratorium mengonfirmasi adanya paparan bakteri Escherichia coli (E. coli) pada makanan yang dikonsumsi para siswa di Distrik Depapre, Jayapura, dan SMK Negeri 6 Semarang. Insiden keracunan di Semarang sendiri telah berdampak pada 707 orang setelah mengonsumsi menu MBG pada 31 Juli lalu.

Sebagai bentuk penegakan standar mutu dan kelayakan fasilitas, BGN telah membekukan sementara operasional lima dapur SPPG di wilayah Jawa Tengah yang tersebar di Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan akibat ketidaklayakan sarana infrastruktur serta pengolahan air limbah.

Keputusan pembekuan operasional serta penataan ulang fasilitas pelayanan gizi tersebut disampaikan langsung oleh otoritas terkait dalam mengawasi pelaksanaan program MBG di daerah.

"Yang masih kena suspend itu ada di Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Pekalongan. Itu karena masalah infrastruktur dan IPAL, di luar kasus keracunan yang baru-baru ini terjadi," ujar Bagus Anindito, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang.

Langkah korektif ini diiringi dengan kebijakan BGN untuk melanjutkan moratorium pembukaan dapur MBG baru yang telah berjalan selama hampir dua bulan guna mengevaluasi seluruh fasilitas secara menyeluruh.

"Pak Sudaryono ini kan terasa lebih tegas dan lebih cepat merespon kalau ada masalah. Ini jadi warning juga untuk SPPG-SPPG supaya berbenah, karena pimpinan sekarang ada hukuman nyatanya," kata Bagus Anindito, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang.

Proses penataan ulang pengoperasian dapur SPPG saat ini dilakukan bersamaan dengan adanya perombakan pada level pimpinan pusat BGN.

"Moratorium masih berjalan. Bapak Kepala BGN masih menata dulu semuanya. Seperti yang jenengan tahu pimpinan tingginya kan juga banyak yang diganti juga," kata Bagus Anindito, Kasubag TU Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang.

Pemerintah memastikan bahwa pengawasan terhadap seluruh pengelola dapur MBG akan terus diperketat guna menjamin keamanan konsumsi para penerima manfaat di berbagai daerah.