BGN Hentikan SPPG Usai 644 Santri di Sidoarjo Keracunan Makanan MBG

Sebanyak 644 santri Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis pada Selasa (1/9/2026). Badan Gizi Nasional kemudian menerbitkan surat penghentian sementara kategori berat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi terkait pada Rabu (2/9/2026).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta SPPG di wilayahnya melakukan evaluasi total, terutama terkait ketepatan jam pengiriman makanan guna mencegah insiden serupa berulang.

"Ada makanan yang dikirim jam 11.00 lebih, dan dikonsumsi pada jam 12.30-13.00 siang. Ini lah yang kemudian ditemukan ada masalah," kata Khofifah usai mengunjungi pasien korban keracunan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).

Khofifah menjelaskan bahwa SPPG Tanggulangin Kali Tengah tersebut juga memasok makanan untuk 18 lembaga pendidikan lain. Pada hari kejadian, proses memasak selesai pukul 05.00 WIB dan sebagian diantar pukul 07.00 WIB. Makanan yang dikonsumsi pukul 10.00 WIB oleh 18 lembaga lain dilaporkan tidak menimbulkan masalah.

Hingga Kamis (3/9/2026), tersisa 27 santri yang dirawat di RSI Siti Hajar setelah 24 orang diperbolehkan pulang, sementara seluruh pasien di RSUD Notopuro Sidoarjo telah kembali ke rumah.

"Tiga orang lagi menunggu observasi, dan mudah-mudahan juga bisa pulang hari ini. Semua yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo juga sudah kembali ke kediaman masing-masing," kata Khofifah.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana membeberkan bahwa kasus keracunan ini dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur terkait durasi pendistribusian makanan.

"Itu karena ketidakdisiplinan dari pada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam," kata Ketut kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).

BGN mencatat makanan tanpa bahan pengawet sangat rentan terkontaminasi bakteri jika dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi.

"Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang," lanjutnya.

Untuk meminimalisasi risiko, BGN sebenarnya telah menetapkan skema pengawasan rutin harian pada saat bahan baku datang dan proses memasak dimulai.

"Kita setiap hari, dua kali sehari kita melakukan apel kesiagaan MBG, mulai dari jam 2 malam terus jam 5 sore. Karena waktu-waktu itu waktu krusial pemilihan bahan, kalau jam 5 kan sampai, masak jam 2 pagi," ujarnya.

Namun, kendala di lapangan masih ditemukan akibat ketidakdisiplinan petugas dalam membagikan makanan sesuai jadwal.

"Kenyataannya masih ada di beberapa daerah orang-orang ini, anak-anak kita ini, kepala-kepala SPPG ini, termasuk PIC-PIC, termasuk ada juga sekolah-sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG melebihi batas waktu yang ditetapkan," imbuhnya.

Menanggapi kejadian sistemik tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak pemerintah untuk mengubah model pelaksanaan program secara mendasar.

"Karena menerapkan satu model penyelenggaraan yang tidak ideal untuk dijalankan. Ini bukan lagi masalah individu dapur lagi. Tetapi sudah menjadi masalah sistemik," ucap Charles, Kamis (3/9/2026).

Perubahan model dinilai mutlak dilakukan agar insiden keracunan tidak terus berulang di berbagai daerah.

"Maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah selain mengubah model pelaksanaan. Kalau tidak ya kasus keracunan akan terus terjadi," imbuh dia.

Ia menyoroti pentingnya menjaga rentang waktu kritis distribusi makanan agar tidak memicu pertumbuhan bakteri berbahaya.

"Persoalannya sederhana, makanan matang memiliki batas waktu aman sebelum dikonsumsi. Ketika proses memasak, pengemasan, distribusi hingga makanan dikonsumsi terlalu panjang dan melewati critical time sekitar 4 jam tanpa pengendalian suhu yang memadai, risiko pertumbuhan bakteri meningkat signifikan," jelas dia.

Charles menyarankan agar pengelolaan dapur dialihkan ke tingkat sekolah atau lokasi terdekat dari penerima manfaat.

"Karena itu kalau kasus yang sama terus berulang, berarti yang harus dievaluasi adalah modelnya. Saya sejak awal mendorong agar MBG beralih ke model dapur berbasis sekolah atau sedekat mungkin dengan penerima manfaat, makanan dimasak lebih dekat dengan waktu dan tempat konsumsi sehingga rantai distribusi jauh lebih pendek. Sekolah dan orang tua juga bisa dilibatkan dalam pengawasan," lanjut dia.

Evaluasi menyeluruh diyakini menjadi langkah wajib mengingat program ini telah berjalan cukup lama.

"Pemerintah harus melakukan perubahan fundamental," imbuhnya.