BGN Mencopot 137 Kepala Dapur Usai Kasus Keracunan MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah akibat pelanggaran prosedur memasak dan penyimpangan pengelolaan keuangan. Penindakan tegas ini menyusul insiden keracunan puluhan siswa di Jayapura dan Semarang pada Agustus 2026.

Kepala BGN Sudaryono mengonfirmasi bahwa evaluasi log dapur menunjukkan utama penyebab keracunan di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, serta SMK Negeri 6 Semarang adalah jadwal memasak yang terlalu dini.

"Kalau di Papua, kita lihat dari log dapurnya, kan kita ada sistem log-nya, kapan persiapan, kapan masak. Jadi memang memulai masaknya kecepatan, kalau enggak salah jam 7 atau setengah 8 di hari sebelumnya untuk dikirimkan di hari berikutnya di jam 11," kata Sudaryono di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Sudaryono menilai jadwal tersebut menyalahi aturan baku penyajian makanan.

"Jadi itu sudah melanggar. Termasuk yang di Semarang juga sama, mulai masak jam 9 malam," sambungnya.

Ia juga menegaskan kesiapan BGN untuk membawa kasus ini ke jalur hukum apabila ditemukan tindak pidana.

"Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Pihak BGN memastikan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum yang terbukti bersalah dalam penanganan fasilitas dapur.

"Memang kalau ada, ya kita serahkan semua. Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela," tuturnya.

Sudaryono turut menanggapi kasus keracunan satu keluarga akibat makanan MBG yang dibawa pulang oleh siswa dari sekolah.

"Dapurnya ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, ya. Benar itu jam 9, jam 10, dan bener dari mulai selesai masak sampai dimakan itu ya, bener. Tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu," ungkap Sudaryono di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Guna mencegah terulangnya kejadian serupa, BGN menunjuk guru penanggung jawab (PIC) yang diberikan insentif untuk mengedukasi siswa.

"Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu mengajarnya karena Makan Bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya," terangnya.

Insentif dan peran PIC tersebut diharapkan memastikan instruksi konsumsi makanan dijalankan dengan baik.

"Edukasi terkait tata kramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya, kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya, dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu, yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan," terang Sudaryono.

Dampak dari insiden di Depapre, Jayapura mencatat 80 siswa mengalami mual dan pusing hingga dirujuk ke fasilitas kesehatan, dengan rincian 43 pasien di RSUD Yowari, 10 di Puskesmas Harapan, 11 di Puskesmas Sentani, 11 di Puskesmas Waibu, dan 5 pasien di RSUP Jayapura.

Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Markus Axel Panggabean mengonfirmasi olah TKP telah dilakukan di Dapur MBG Yayasan Kasih Iman Samuel dan rumah koordinator program.

"Begitu menerima laporan masyarakat, personel langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Papua untuk pemeriksaan sampel makanan," kata Axel kepada wartawan di Sentani, Rabu (5/8/2026).

Sementara itu, kasus di SMKN 6 Semarang berdampak pada 707 orang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru pada Jumat (31/7). Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menyebut sampel makanan seperti rendang, telur puyuh, dan daun singkong sedang menjalani uji kultur bakteri yang memakan waktu 7 hingga 14 hari.

"Kalau hasil pastinya belum selesai ya. Karena sampelnya ini kan harus dibiakkan dulu untuk menemukan apakah positif kuman atau bakteri. Butuh dilakukan yang namanya pemeriksaan kultur bakteri di sampel-sampel yang dicurigai," katanya.

Abdul Hakam menambahkan bahwa survei internal terhadap korban menunjukkan indikasi awal pada jenis makanan tertentu.

"Dari sekian ratus yang ada tanda dan gejala, kita lakukan asesmen atau anamnesa. Tanya satu-satu kira-kira pada saat makan yang kira-kira bermasalah apanya," katanya.

Penyelidikan Dinkes Kota Semarang menemukan SPPG terkait hanya menerapkan tiga dari total 19 standar operasional prosedur yang diwajibkan dalam pengelolaan program MBG.