BGN Kajian Rekomendasi Pemulihan Korban Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji rekomendasi Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk unit pemulihan korban terkait persoalan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (9/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah tersebut direspons BGN sebagai masukan konstruktif untuk memperkuat tata kelola program serta menjamin pemenuhan hak-hak para penerima manfaat. Pembentukan unit ini ditujukan agar penanganan dampak program dapat berjalan lebih sistematis.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala bentuk evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan demi menyempurnakan pelaksanaan program gizi nasional tersebut.

"Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan," ujar Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.

Landasan kerja sama kedua lembaga telah tertuang dalam Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional yang disahkan pada 13 Oktober 2025. Kesepakatan ini mencakup pertukaran data, publikasi, pendampingan standar HAM, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai mekanisme pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif yang dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku," kata Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.

Jajaran pimpinan BGN saat ini tengah menata ulang mekanisme operasional MBG secara komprehensif agar pelaksanaan di lapangan semakin akuntabel dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat luas.

"Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan berbagai perbaikan tata kelola. Kami melihat evaluasi bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai proses penting untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berarti dalam proses tersebut," kata Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN.