BGN Hentikan Penyaluran Makan Bergizi Gratis untuk 1.653 Sekolah

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 sekolah pada Jumat (11/9/2026). Langkah tersebut diambil setelah lembaga ini melakukan pemutakhiran data penerima manfaat di seluruh Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Penghentian layanan dialokasikan terutama bagi sekolah swasta berstandar internasional serta lembaga pendidikan yang menjalin kerja sama internasional maupun nasional. Selain itu, sekolah yang dinilai mampu membiayai operasionalnya secara mandiri tanpa bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dikeluarkan dari daftar penerima.

"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.

Pemutakhiran data tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Langkah ini mencakup pendataan lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang meliputi sekolah negeri, madrasah, hingga pondok pesantren.

Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan jatah layanan MBG. Sementara itu, terdapat sekitar 240.000 sekolah lain yang tercatat belum menerima program tersebut dan akan dimasukkan dalam tahap perluasan berikutnya.

"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG," jelas Sudaryono.

Kuota dari ribuan sekolah yang dicoret kini dialihkan untuk memperluas jatah layanan secara bertahap. BGN memprioritaskan penyaluran bagi satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

Kawasan Maluku dan Papua menjadi salah satu fokus utama dalam rencana perluasan program ini. BGN mencatat masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum memperoleh akses layanan makanan bergizi gratis.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Sudaryono.