BGN Siap Jalankan Putusan MK Soal Pemisahan Anggaran MBG

Badan Gizi Nasional menyatakan kesiapannya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan dalam APBN pada Jumat, 31 Juli 2026 di Jakarta.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai pelaksana operasional di tingkat pemerintah yang siap menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang ditetapkan negara.

"Kami adalah lembaga pemerintah operasional, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan negara, kebijakan dari pemerintah," kata Sudaryono, Kepala BGN.

Penegasan tersebut disampaikan guna merespons penetapan hukum terbaru mengenai batasan penggunaan anggaran alokasi pendidikan. Pihaknya menyerahkan teknis penyesuaian dana kepada kementerian terkait dan badan legislatif.

"Tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kemenkeu, dan Badan Anggaran, kami BGN adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya," ujar Sudaryono, Kepala BGN.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dana pendidikan tidak boleh lagi dicampur dengan program Makan Bergizi Gratis karena program tersebut bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan anggaran ini wajib diterapkan secara penuh paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Gugatan tersebut diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara yang menilai skema pembiayaan sebelumnya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Menurut pemohon, alokasi minimal 20 persen APBN mestinya diprioritaskan untuk peningkatan mutu pembelajaran, sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik.