BGN Tutup 833 SPPG dan Ancam Pecat Kepala Dapur Pungli

Sanksi tegas disiapakan Badan Gizi Nasional terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang bermasalah di seluruh daerah. Langkah penutupan operasional hingga pengancaman pemecatan dilakukan guna menjaga standar mutu gizi serta kebersihan layanan makanan tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengambil tindakan menutup secara permanen sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada Senin, 27 Juli 2026. Penutupan dapur program Makan Bergizi Gratis tersebut disebabkan oleh persoalan higienitas, sanitasi, kasus keracunan, hingga ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang memadai.

Pihak BGN sebelumnya telah memberikan tenggat waktu perbaikan kepada SPPG terkait, namun tidak ada pembenahan yang dilakukan. Kendati demikian, BGN menjamin distribusi makanan bagi penerima manfaat tetap berjalan dengan mengalihkan porsi layanan ke dapur-dapur terdekat di sekitar sekolah.

Sudaryono menegaskan bahwa kualitas gizi merupakan tolak ukur utama dari pelaksanaan program MBG, bukan sekadar memberikan makanan dalam jumlah banyak atau enak. Pengawasan ketat juga diberlakukan terhadap pengadaan bahan makanan agar tidak terjadi praktik pembelian harga tidak wajar demi keuntungan pribadi.

"Sekali lagi ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Mencukupkan gizinya lah yang menjadi tolok ukurnya. Kami ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga jalan," tegas Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Peringatan serupa telah disampaikan Sudaryono usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Ia menyatakan bahwa penghentian operasional menjadi konsekuensi akhir bagi SPPG yang gagal memperbaiki standar mutu dan tata kelola.

"Apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan," kata Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengibaratkan pentingnya menjaga kredibilitas program dari pelanggaran kecil yang berpotensi merusak kepercayaan publik.

"Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," sambung dia.

Selain masalah sanitasi, BGN memfokuskan penindakan pada indikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelola lapangan. Kepala SPPG yang baru dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diimbau tidak meminta imbalan atau potongan harga dari pihak mitra kerja.

"Barang siapa kemudian kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur manapun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi atau korupsi," kata Sudaryono dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).

BGN membuka saluran pengaduan bagi mitra yang mengalami intimidasi atau permintaan uang tidak sah dari pengelola dapur MBG. Penyelidikan internal akan langsung dilakukan untuk memproses laporan masyarakat yang masuk.

"Silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan adil, tidak diperlakukan baik, dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami," ujarnya.

Ancaman pemecatan dan penutupan dapur dipastikan berlaku bagi siapa saja yang terbukti menerima imbalan maupun memalsukan harga bahan baku makanan.

"Karena kepala SPPG yang kemudian membeli bahan dengan harga yang tidak wajar, di-mark up, atau meminta kickback, itu juga merupakan pelanggaran gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Siapa pun yang melakukan pelanggaran itu, apabila terbukti, pasti kami pecat dan dapurnya kami suspend atau kami tutup," kata dia.

Evaluasi menyeluruh terus dilakukan BGN untuk membenahi kekurangan operasional di lapangan demi memastikan program strategis nasional ini berjalan bersih.

"Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran sebagaimana juga saudara-saudara tahu. Namun, kami siap memperbaikinya dan melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya," kata Sudaryono.