BKN Bersama KPK Luncurkan Sistem E-Learning ASN Berintegritas

Badan Kepegawaian Negara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Lembaga Administrasi Negara meluncurkan sistem e-Learning Aparatur Sipil Negara Berintegritas di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 Juni 2026.

Sistem pelatihan digital ini dirancang untuk membangun kejujuran sekitar 6,7 juta aparatur sipil negara yang mengelola APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diambil karena program digitalisasi pelayanan publik dinilai masih memiliki celah praktik korupsi akibat perilaku oknum pegawai.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa sistem pencegahan korupsi dan transparansi birokrasi yang berbasis digital kerap kali dimanipulasi oleh segelintir aparatur sipil negara.

"Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi pintu belakangnya atau backdoor-nya masih bisa dimainkan," kata Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setyo Budiyanto mencontohkan alat digital e-katalog yang walaupun mengurangi upaya korupsi, tetapi modusnya beragam seperti memanipulasi waktu penutupan dan pembukaan sistem pengadaan pada malam hari agar terhindar dari pengawasan.

"Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa diutak atik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari," ujar Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia menegaskan peningkatan integritas individu jauh lebih penting daripada sekadar pengembangan teknologi karena alat secanggih apa pun tetap bisa diakali jika manusianya tidak memiliki moralitas yang kuat.

"Kalau kita melakukan kegiatan tanpa integritas ya, maka yang dibuat yang sudah dikerjasamakan oleh kita semua ini dengan cara digitalisasi itu hanya sebuah alat. Alat itu bisa diakali," tegas Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penguatan integritas melalui platform digital ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis jangka panjang yang akan diintegrasikan langsung dengan sistem pengembangan karier para pegawai pemerintahan.

"Ini bukan hanya bicara integritas, tetapi juga tentang kualitas pelayanan publik, birokrasi yang efektif dan efisien, serta masa depan Indonesia," ujar Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setyo Budiyanto juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi harus diperkuat lewat pendidikan berkelanjutan yang sasarannya akan menyasar sepuluh instansi pemerintah daerah dan pusat secara bertahap.

"E-learning merupakan instrumen yang sangat kuat sebagai platform pembelajaran integritas. Ke depan, pembelajaran ini diharapkan menjadi bagian penting dalam pengembangan karier ASN sehingga budaya integritas benar-benar melekat dalam setiap aparatur," ujar Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pihak komisi antirasuah tidak menetapkan target waktu penyelesaian program di seluruh Indonesia karena proses pembenahan manajemen sistem pembelajaran di setiap instansi membutuhkan waktu yang berbeda-beda.

"Kalau kita bicara target memang waktunya akan cukup panjang ya, karena dari learning management system-nya juga ada yang masih dalam proses pembenahan, ada yang sudah bagus gitu," jelas Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh memaparkan bahwa program ini terintegrasi dengan platform ASN Digital dan mencakup delapan aspek manajemen termasuk pengembangan kompetensi serta budaya kerja.

"ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan," ujar Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Zudan Arif Fakrulloh mengimbau para pegawai untuk menerapkan nilai kejujuran melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

"Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat," tegas Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini turut memberikan penegasan bahwa peluncuran sistem ini krusial sebagai fondasi moral birokrasi masa depan Indonesia yang harus dilatih terus-menerus.

"Hari ini kita bukan sekadar meluncurkan platform digital, tetapi sedang meletakkan fondasi moral bagi masa depan birokrasi Indonesia. Integritas tidak lahir secara instan, melainkan harus dilatih dan dibangun secara terus-menerus," ujar Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq menyatakan penguatan kejujuran ini merupakan bagian dari transformasi pembelajaran dalam ekosistem Corporate University agar berorientasi pada perubahan perilaku kerja.

"Belajar harus menghasilkan perubahan perilaku. Karena itu, pembelajaran integritas menjadi bagian dari budaya organisasi yang dibangun secara kolaboratif melalui ekosistem pembelajaran digital," ungkap Muhammad Taufiq, Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang hadir dalam acara peluncuran tersebut menyampaikan harapannya agar materi pencegahan korupsi ini segera diimplementasikan oleh para aparatur dalam tugas pelayanan publik.

"ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran antikorupsi serta mengimplementasikan nilai-nilai integrity dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat.