BPI Danantara Tunjuk Luke Thomas Mahony Pimpin PT DSI

Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai pemimpin PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Langkah penunjukan ini dilakukan menjelang pertemuan intensif untuk mematangkan struktur internal perusahaan. Pihak manajemen juga menjadwalkan agenda sosialisasi serta diskusi bersama berbagai asosiasi usaha dan kamar dagang guna menghimpun masukan.

"Untuk saat ini, Luke Thomas. Ada Thomas," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sosialisasi struktur baru ini melibatkan sejumlah organisasi sektoral seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, hingga Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Pertemuan tersebut dirancang untuk mendengarkan aspirasi dari para pelaku industri strategis.

"Nanti kan kita, ini dulu. Tadi meeting. Nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, para Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4," ujarnya Rosan.

Manajemen Danantara saat ini fokus dalam penguatan kapasitas tim internal secara menyeluruh. Pengalaman dan rekam jejak performa dari seluruh anggota tim yang terpilih akan dibuka secara transparan kepada publik setelah seluruh formasi terisi lengkap.

"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. Seperti kita bangun Danantara dulu," ujarnya Rosan.

Sebelum ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia, Luke Thomas Mahony tercatat pernah menduduki posisi direktur di PT Vale Indonesia Tbk. Penguatan struktur PT DSI ini berjalan beriringan dengan kebijakan penataan ekspor yang diperketat oleh pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan komoditas strategis dilewati melalui badan usaha milik negara ditunjuk. Kebijakan ini diambil demi mengoptimalkan pengawasan ekspor sekaligus mencegah kebocoran devisa hasil ekspor dan pajak.

"Hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," kata Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5).