Kemenkeu Siap Ambil Alih Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

Kementerian Keuangan bakal mengambil alih pengelolaan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dari BPI Danantara yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun dengan tenor 80 tahun. Keputusan ini diambil guna merestrukturisasi beban finansial yang selama ini menekan neraca keuangan konsorsium Badan Usaha Milik Negara, terutama PT Kereta Api Indonesia.

Pengalihan beban utang Whoosh secara resmi ditargetkan rampung pada 15 September 2026. Skema ini melibatkan pengambilalihan 60 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia oleh Kementerian Keuangan, sementara 40 persen saham milik konsorsium perusahaan China tidak mengalami perubahan.

Untuk mengelola pembayaran kewajiban tersebut, Kementerian Keuangan tengah menimbang penunjukan Special Mission Vehicle atau Badan Layanan Umum di bawah naungannya, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur dan Indonesia Investment Authority.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan lembaga di bawah pengawasan kementeriannya memiliki kapasitas keuangan yang sangat memadai untuk menanggung beban cicilan tahunan tersebut.

"Mungkin satu, mungkin dua-duanya," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya memaparkan keuntungan tahunan yang diperoleh lembaga SMV Kementerian Keuangan tergolong besar sehingga pembayaran utang proyek Whoosh dipastikan tidak mengganggu kinerja operasional mereka.

"Jadi cukup lah," kata Purbaya.

Kementerian Keuangan memproyeksikan integrasi Whoosh di bawah pengelolaan kementerian berpotensi menambah keuntungan operasional hingga Rp800 miliar dalam rentang waktu 12 bulan. Pemerintah juga berrencana melanjutkan ekspansi jalur kereta cepat hingga ke Jawa Timur.

"Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan," kata Purbaya.

Pernyataan Purbaya terkait opsi cicilan hingga 80 tahun tersebut memicu tanggapan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menilai aspek etika dari ucapan pejabat publik.

“Dari segi etika kepantasan, sebaiknya pejabat resmi tidak bicara sembarangan seakan melempar beban tanggung jawab ke generasi mendatang tanpa rasa bersalah,” kata Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, proses pengalihan utang ini mendapat tanggapan dari jajaran pimpinan BUMN dan pengawas anggaran. Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria mengonfirmasi bahwa kesepakatan pengalihan dengan Kementerian Keuangan telah tuntas dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

"Kami sedang mempertimbangkan beberapa pilihan, tapi tujuannya adalah memastikan KCIC beroperasi lancar untuk kepentingan masyarakat, sambil meningkatkan kualitas layanan kereta api Indonesia secara keseluruhan," kata Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara.

Proses negosiasi teknis yang masih berlangsung membuat BPI Danantara terus mematangkan skema pengalihan aset dan kewajiban agar tidak mengganggu operasional kereta api nasional.

"Iya," kata Dony Oskaria.

Sementara itu, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengingatkan potensi keterlambatan pelaksanaan due diligence yang berisiko melampaui target Pertengahan September 2026.

"Kami menekankan dalam hal ini BAKN, agar disiapkan plan B atau rencana cadangan kalau nanti penyelesaian daripada proses pengambilalihan utang ini belum bisa selesai padahal jatuh tempo dari utang KCIC ini sudah berjalan, sehingga ini tidak memberatkan keuangan daripada PT Kereta Api Indonesia," kata Andreas Eddy Susetyo, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.

DPR mendorong PT KAI dan Danantara untuk mengantisipasi potensi penundaan agar beban keuangan PT KAI tidak makin membengkak akibat keterlambatan penyelesaian administrasi utang.

"Itu termasuk hal yang masih dalam proses, proses penyelesaian. Dan mereka dalam proses karena ini sifatnya dalam prosesdue diligence. Karena itu, kita melihat bahwa potensi tidak tercapai di 15 September itu cukup besar," kata Andreas Eddy Susetyo.

Selain masalah utang, BAKN DPR meminta Danantara dan Badan Pengelola BUMN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait tata kelola perusahaan.

"Sifatnya kan sekarang Danantara sebagai pemegang saham. Jadi memang kewajiban pemegang saham untuk memaksimalkan, mengoptimalkan perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh mereka itu berjalan selain mencapai hasil secara optimal, tapi juga tata kelolanya itu baik," kata Andreas Eddy Susetyo.

Penataan pembiayaan Whoosh menjadi perhatian pengamat ekonomi. Direktur Riset Bright Institute Andri Perdana menilai penugasan PT SMI atau INA untuk menutup utang dapat mengurangi alokasi anggaran proyek pembangunan lain serta memangkas potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

"Ketika diminta bayar utang Whoosh, maka proyek-proyek yang mereka tangani bisa berkurang," kata Andri Perdana, Direktur Riset Bright Institute.

Andri menambahkan bahwa kewajiban pembayaran utang secara langsung akan memotong pendapatan bersih lembaga yang seharusnya dapat disetorkan penuh ke kas negara.

"Atau hasil net income yang dikumpulkan PT SMI juga berkurang karena PT SMI kalau ada revenue dia langsung PNBP," kata Andri Perdana.

Risiko berkurangnya ruang fiskal juga disuarakan oleh Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny Sasmita yang meminta pemerintah cermat dalam mengalkulasi dampak pengalihan utang.

"ada opportunity cost bagi publik," kata Ronny Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution.

Ronny mengingatkan bahwa setiap dana negara yang dipakai untuk menutup utang proyek dapat mengurangi porsi anggaran untuk sektor publik yang krusial.

"Setiap rupiah yang digunakan untuk menutup kewajiban Whoosh, berarti ada ruang fiskal yang berkurang untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, atau proyek produktif lainnya," kata Ronny Sasmita.

Secara historis, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan skema pembiayaan pinjaman dari China Development Bank sebesar 75 persen dan sisanya dari ekuitas konsorsium. Pembengkakan biaya pembangunan pada akhirnya menuntut keterlibatan APBN hingga berdampak pada neraca keuangan PT KAI yang mencatatkan kerugian beruntun pada 2024 dan 2025.