BPJS Kesehatan Alokasikan Rp 25,32 Triliun Bagi Layanan Kesehatan Anak

BPJS Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25,32 triliun sepanjang tahun 2025 untuk membiayai layanan medis bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori anak usia 0 hingga 17 tahun di seluruh Indonesia.

Pengeluaran tersebut terbagi menjadi Rp 588,93 miliar untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rp 24,73 triliun untuk perawatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Sampai Juni 2026, tercatat lebih dari 71 juta anak di Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta JKN.

Laporan BPJS Kesehatan mencatat keluhan kesehatan di tingkat medis dasar dominan berasal dari kasus infeksi, seperti flu dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Dari besarnya biaya tersebut, gangguan kesehatan pada anak masih didominasi oleh berbagai penyakit infeksi. Di FKTP misalnya, pelayanan paling banyak diberikan untuk kasus flu dengan lebih dari 7,38 juta kunjungan, disusul infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebanyak 7,38 juta kunjungan," ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2026).

Penanganan di tingkat rumah sakit mencakup kasus-kasus seperti demam berdarah, gastroenteritis, bronkopneumonia, hingga demam tifoid.

"Selain itu, demam, gangguan pertumbuhan gigi, diare, radang tenggorokan, batuk, hingga gangguan pencernaan juga menjadi alasan utama anak memanfaatkan layanan kesehatan di FKTP," kata Rizzky.

Akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi anak dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan fondasi pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Anak berada pada fase pertumbuhan yang sangat menentukan kualitas kesehatannya di masa depan. Melalui Program JKN, anak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan mulai dari FKTP hingga rumah sakit sesuai indikasi medis," ujar Rizzky.

Ketersediaan jaminan pembiayaan kesehatan dari negara membantu mengurangi beban keuangan para orang tua dalam pemenuhan pengobatan anak.

"Perlindungan tersebut memberikan rasa aman bagi orang tua karena anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terkendala biaya," kata Rizzky.

Langkah pencegahan dan penanganan dini risiko kesehatan anak didukung oleh perluasan fitur Skrining Riwayat Kesehatan pada aplikasi JKN.

"Sepanjang tahun 2025, layanan Skrining Riwayat Kesehatan telah dimanfaatkan sebanyak 66,19 juta kali oleh peserta JKN. Melalui skrining tersebut, peserta dapat mengenali faktor risiko penyakit lebih dini sehingga langkah pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat," tegas Rizzky.

Masyarakat diimbau untuk memastikan seluruh anggota keluarga terdaftar serta memiliki status kepesertaan yang aktif agar hak pelayanan medis dapat dipergunakan setiap saat.

"Perlindungan kesehatan yang optimal tidak hanya dibangun melalui pola hidup sehat, tetapi juga dengan memastikan seluruh anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan. Karena itu, kami mengajak masyarakat memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar manfaat Program JKN dapat dimanfaatkan secara optimal ketika dibutuhkan," kata Rizzky.

Secara keseluruhan, cakupan peserta JKN telah mencapai sekitar 285 juta jiwa. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberlanjutan program di tengah tantangan pembiayaan, di mana rasio klaim telah menyentuh angka 108 persen.

"Selama 58 tahun, penyelenggaraan jaminan kesehatan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis Program JKN dapat mencetak generasi sehat demi Indonesia Emas 2045," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam Sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Guna menjaga ketahanan finansial, BPJS Kesehatan mendorong langkah penguatan pendanaan, transformasi layanan digital, serta penguatan sinergi lintas program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).