BPS Catat Akses Rumah Layak Huni di Indonesia Naik Jadi 70,3 Persen

Badan Pusat Statistik mencatatkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni di Indonesia dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, dikutip dari YouTube BPS Statistics, Kamis (13/8/2026).

Persyaratan kelayakan mencakup ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, serta ketersediaan akses air minum dan sanitasi layak. Material atap seperti genteng, seng, atau kayu, serta dinding tembok dan lantai keramik menentukan ketahanan bangunan. Penggunaan asbes pada atap di DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi pemicu rendahnya ketahanan bangunan karena tidak memenuhi syarat kesehatan.

Fasilitas tempat buang air besar, kloset, dan pembuangan air tinja menjadi tolok ukur akses sanitasi. Praktik buang air besar sembarangan masih ditemui di Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Dari empat komponen (rumah layak huni) ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah akses terhadap sanitasi layak," ujarnya.

Layanan dasar seperti pasokan listrik PLN juga menjadi penunjang kelayakan rumah. Wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya tercatat sebagai provinsi yang paling banyak belum mendapatkan akses listrik PLN.

Data BPS menunjukkan penurunan jumlah keluarga yang mendiami rumah tidak layak huni dari 18,77 juta keluarga pada tahun lalu menjadi 18,01 juta keluarga.

"Backlog 2 pada tahun 2026 mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga," kata Amalia.