Pemerintah Siapkan Strategi Terpadu Tangani 7000 Permukiman Kumuh

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026). Langkah ini dilakukan untuk menata sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia menjadi kawasan yang lebih asri dan berkualitas.

Dilansir dari Detikcom, pemerintah berupaya menghadirkan hunian yang layak secara fisik maupun ekosistem sosial dan ekonomi. Upaya penanganan kawasan padat ini mencakup perbaikan fasilitas lingkungan seperti drainase, pengelolaan sampah, ketersediaan air minum, hingga sanitasi.

"Landasan penanganan permukiman kumuh ini sekali lagi (bukan) sekadar dari menghilangkan kata kumuh dari kawasan, tetapi membangun masyarakat yang semakin hidupnya berkualitas," kata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meskipun terdapat penurunan angka kawasan kumuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tantangan besar masih dihadapi di daerah pinggiran sungai dan rawa. Pemerintah terus mendorong berbagai program stimulan perumahan guna mengurangi luas kawasan kumuh secara konsisten.

"Kurang lebih 7.000-an kawasan (kumuh) di Indonesia itu dengan berbagai klasifikasi. Berat kurang lebih 100, sedangkan paling banyak tentunya yang berklasifikasi ringan 5.620 (kawasan)," katanya.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyiapkan program prioritas nasional seperti Gerakan ASRI dan 3 Juta Rumah. Dukungan pembiayaan juga disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta KUR Perumahan.

"Pada 2026 akan dilakukan penanganan di 16 kawasan dengan luas 436 hektare di 16 provinsi," ucapnya.

Penanganan permukiman kumuh dirancang secara terpadu melalui integrasi jaminan kesehatan, bantuan perumahan, hingga sertifikasi tanah. Sebagai langkah transparansi dan akuntabilitas, pemerintah meluncurkan instrument berupa dashboard baru untuk memetakan lokasi serta memantau penyerapan anggaran.

Dalam forum tersebut, AHY menandatangani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. Langkah ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan kawasan.

"Sudah jadi 500 rumah dari CSR di Johar Baru. Kemudian sekitar 10 menit dari Kantor Pak Menko sudah selesai 152 rumah dari CSR," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Penataan permukiman padat di Johar Baru dan Menteng Tenggulun dilakukan secara gotong-royong dengan memanfaatkan dana bantuan perusahaan swasta. Program perbaikan rumah tidak layak huni yang berukuran sempit tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan para penghuninya.