BRICS Sepakati Penguatan Konektivitas Pembayaran Mata Uang Lokal

Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota BRICS menyepakati penguatan kerja sama ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara dalam pertemuan BRICS FMCBG di Mumbai, India, pada 9-10 September 2026.

Langkah ini diambil guna efisiensi perdagangan serta menekan biaya transaksi bilateral antaranggota. Sebagai opsi praktis alih-alih membuat mata uang tunggal, blok ini memilih menghubungkan infrastruktur keuangan yang sudah ada seperti sistem pembayaran cepat hingga pemanfaatan mata uang digital bank sentral (CBDC).

Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra menegaskan prioritas integrasi pembayaran tersebut demi memangkas biaya transfer antarnegara.

"Pembayaran lintas negara menjadi area yang menarik bagi kita semua, termasuk BRICS, karena kami merasa ada banyak ruang untuk mengurangi biaya," kata Malhotra.

Upaya integrasi ini melibatkan berbagai infrastruktur keuangan nasional, di antaranya Unified Payments Interface (UPI) milik India, Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) dari Tiongkok, System for Transfer of Financial Messages (SPFS) milik Rusia, serta sistem pembayaran Pix dari Brasil.

Sumber pemerintah India yang dikutip TASS menyatakan bahwa skema ini dirancang murni untuk memangkas biaya transaksi serta mendorong investasi antaranggota, tanpa berniat melawan kelompok negara tertentu.

"Mekanisme ini tidak ditujukan untuk melawan negara atau kelompok negara tertentu," kata sumber pemerintah India.

Ia menambahkan fokus utama dari kebijakan ini adalah mendorong efisiensi arus perdagangan dunia.

"Fokus utama inisiatif tersebut adalah efisiensi perdagangan dan investasi," tambahnya.

Bank Indonesia (BI) turut mendukung penuh inisiatif konektivitas pembayaran ini. Dalam pertemuan bilateral dengan RBI, Deputi Gubernur Utama BI Destry Damayanti mendorong penguatan transaksi mata uang lokal (LCT) dan konektivitas pembayaran QR antarnegara guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

"Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara." kata Destry.

Di sisi lain, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS juga merilis pernyataan bersama terkait keresahan atas meningkatnya pembatasan sepihak dalam perdagangan internasional.

"Kami masih sangat prihatin terhadap penerapan sepihak berbagai kebijakan terkait perdagangan dan keuangan, termasuk kenaikan tarif dan langkah-langkah non-tarif yang mendistorsi perdagangan dan tidak sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," menurut pernyataan resmi tersebut.

Anggota BRICS yang kini mencakup Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, UEA, Ethiopia, dan Iran menegaskan kembali komitmen pada sistem perdagangan multilateral yang terbuka dan inklusif di bawah naungan WTO.