BRIN dan BMKG Manfaatkan Satelit Pantau Karhutla Secara Real Time

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintegrasikan teknologi satelit guna memantau kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Papua, Sabtu (29/8/2026), dilansir dari Detik iNET.

Penggunaan sistem penginderaan jauh ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemantauan wilayah yang rawan mengalami kekeringan dan lonjakan titik panas. Pemetaan area terdampak juga dilakukan secara berkala menggunakan citra satelit spesifik.

Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, M. Rokhis Khomarudin, menjelaskan bahwa model satelit yang dikembangkan bersama BMKG dapat menyajikan data secara terkini.

"Teknologi satelit kita mampu memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi lokasi titik panas (hotspot). Hasil pemantauannya disajikan secara real time dan dapat diakses melalui tautan hotspot.brin.go.id," kata Rokhis.

Analisis kerusakan dan pemetaan luas area terdampak kebakaran dilakukan setiap bulan menggunakan bantuan citra satelit Landsat dan Sentinel. Laporan hasil analisis tersebut dikirimkan secara berkesinambungan kepada Kementerian Kehutanan sebagai basis penyediaan informasi publik dan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Dukungan teknologi geoinformatika dinilai sangat vital karena hampir seluruh keputusan di sektor kehutanan bergantung pada aspek keruangan serta dinamika perubahan fungsi lahan.

Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kementerian Kehutanan, Agus Yasin, menegaskan bahwa pemantauan berbasis penginderaan jauh dapat memangkas interval pembaruan data yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Perkembangan berbagai teknologi penginderaan jauh membuat data semakin melimpah, mulai dari Landsat, Sentinel, data hotspot, informasi prediksi cuaca, survei lapangan, inventarisasi, hingga laporan masyarakat dan informasi dari media sosial," kata Agus.

Ketersediaan sumber data yang berlimpah di era digital menimbulkan tantangan baru dalam menyaring informasi yang paling akurat untuk kebutuhan analisis kebijakan publik.

"Tidak ada satu jenis data yang dapat menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan kehutanan," tegasnya.

Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial juga menuntut mekanisme validasi yang lebih ketat agar analisis yang dihasilkan bebas dari ancaman misinformasi dan hoaks.

"Geoinformatika menjadi peran pendukung dasar kebijakan ketika informasi yang digunakan akurat, tepat waktu, relevan, kontekstual, dan memiliki kredibilitas. Kualitas informasi menjadi faktor penting agar hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan," bebernya.

Upaya pemantauan ini juga sejalan dengan komitmen penurunan emisi nasional, di mana sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) ditargetkan mencapai kondisi net sink pada 2030.

"FOLU merupakan komponen krusial dengan target net sink pada 2030. Selain mereduksi emisi dari sektor FOLU, sektor ini juga berperan sebagai reduktor emisi dari empat komponen lain yang tercatat dalam NDC," ungkap Peneliti Ahli Muda PRG BRIN, Edy Trihatmoko.