Chatib Basri Temui Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta

Ekonom senior sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (9/6/2026) sore.

Mantan Menteri Keuangan tersebut terlihat tiba melalui pintu pilar dekat Istana Negara pukul 15.35 WIB bersama Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan di tengah isu perombakan kabinet.

"Iya," kata Chatib Basri saat ditanya mengenai kepastian pertemuan tersebut sebagaimana dipantau oleh detikcom.

Pertemuan di Istana ini berlangsung setelah sebelumnya pada hari yang sama Chatib berbicara dalam acara "Grab Business Forum 2026" di Jakarta mengenai sempitnya ruang fiskal Indonesia akibat tekanan global.

"Tanya Pak Luhut. Rame-rame kok," ujarnya saat dimintai keterangan mengenai agenda spesifik di Istana Kepresidenan.

Terkait pengelolaan anggaran negara, Chatib menjelaskan bahwa seorang menteri keuangan pada dasarnya hanya memiliki tiga instrumen utama dalam mengelola neraca keuangan meskipun kondisinya terlihat sangat kompleks.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," ujar Chatib Basri seperti dilansir ekonomi.okezone.com.

Menurut Chatib, opsi menaikkan pajak saat ini tidak mungkin dilakukan karena akan memukul daya beli, sedangkan menambah utang terhambat oleh mahalnya biaya dana global akibat tingginya suku bunga.

"Masa di dalam situasi ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal," tambahnya.

Chatib menilai tantangan terbesar muncul dari realitas politik yang sering kali enggan mengeksekusi kebijakan rasionalisasi anggaran demi menjaga popularitas di mata publik.

"Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Enggak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue, pajak mesti dinaikkan," katanya.

Pemerintah disarankan mengambil langkah paling realistis, yaitu pemangkasan belanja secara selektif termasuk pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran demi menjaga kredibilitas anggaran.

"Increase debt? Enggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal.

Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga: cut the spending selectively. Jadi solusinya adalah bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk address isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue, misalnya dengan cut subsidized," sambungnya.

Ia menambahkan bahwa hukum dasar dalam dunia politik sering kali berupaya mengabaikan realitas kelangkaan sumber daya yang menjadi pelajaran mendasar dalam ilmu ekonomi.

"Sering kali pelajaran pertama ekonomi adalah soal kelangkaan, namun persoalannya, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi itu," tegasnya.

Selain masalah domestik, Chatib menguraikan peran penting Credit Default Swap (CDS) sebagai indikator perlindungan risiko gagal bayar yang memengaruhi persepsi investor asing terhadap obligasi negara.

"Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu.

Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik," urai Chatib Basri.

Dalam forum yang sama, AFU.ID melaporkan bahwa Chatib juga mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan peningkatan risiko fiskal, bukan sekadar imbas konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," tegasnya kembali.

Chatib menyatakan bahwa beban pajak yang dinaikkan saat ini tidak realistis karena dapat melumpuhkan daya beli masyarakat serta aktivitas dunia usaha.

"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.

Tingginya suku bunga global dan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS juga membuat penambahan utang baru menjadi keputusan yang sangat mahal bagi kas negara.

"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.

Rasionalisasi belanja dinilai menjadi instrumen kunci untuk menjaga stabilitas makroekonomi agar defisit tidak menembus batas aman tiga persen dari Produk Domestik Buto (PDB).

"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.

Chatib memaparkan data bahwa depresiasi rupiah yang mendalam lebih dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar atas keberlanjutan anggaran dibandingkan faktor eksternal seperti ketegangan Iran-Israel.

"Kalau kemudian dibilang bahwa penyebabnya adalah perang, that's not true, karena negara lain juga ada akibat dari perang, tapi depresiasinya tidak sedalam Indonesia," kata Chatib Basri.

Saat ini angka CDS Indonesia untuk tenor 5 tahun berada di level 97,12 basis poin, menunjukkan kenaikan persepsi risiko dibanding batas normal 60-80 basis poin.

"Soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," jelas Chatib Basri.

Berdasarkan perhitungan matematis, sekitar 23 persen dari pergerakan nilai tukar mata uang rupiah dapat dijelaskan melalui fluktuasi angka CDS tersebut.

"Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik, ada enggak impact-nya terhadap rupiah? Saya coba lakukan ini, hasilnya cukup menarik. Karena 23 persen dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS," ujarnya.

Kekhawatiran investor diperkirakan terus meningkat menjelang kuartal ketiga dan keempat jika pemerintah tidak segera memotong belanja demi mendanai program-program besar.

"Inilah yang kemudian menimbulkan anxiety dari investor," pungkasnya.

Merespons situasi ekonomi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan pemotongan anggaran kementerian secara selektif namun tetap mempertahankan alokasi Rp446 triliun untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp268 triliun. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan terbang ke China pada 16 Juni mendatang untuk mempromosikan surat utang guna menutup defisit anggaran.