Danantara Pangkas Jumlah BUMN dan Gabungkan 137 Hotel

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara mengonsolidasikan 137 hotel milik Badan Usaha Milik Negara ke dalam grup PT Hotel Indonesia Natour guna mengakselerasi efisiensi operasional dan optimalisasi aset negara.

Langkah konsolidasi sektor perhotelan tersebut berjalan seiring dengan program perampingan atau streamlining menyeluruh terhadap 1.074 perusahaan pelat merah yang ditargetkan tersisa sekitar 300 entitas pada akhir tahun ini.

CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa integrasi aset BUMN terus dilakukan secara bertahap mencakup sektor layanan kesehatan hingga jasa keuangan.

"Kita terus menggabungkan baik itu rumah sakit, hospital, kita punya 137 hotel itu juga kita gabungkan sehingga ini salah satu program yang kita jalan dengan target akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 300 perusahaan BUMN," ujar Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Hingga saat ini, pemerintah telah memangkas sekitar 290 perusahaan BUMN melalui skema merger, likuidasi, divestasi, hingga konsolidasi vertikal. Di sektor jasa keuangan, empat perusahaan manajer investasi yaitu PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management telah digabungkan dengan Mandiri Manajemen Investasi sebagai entitas utama.

Rosan menjelaskan bahwa penataan portofolio ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing BUMN di tingkat regional maupun global.

"Target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 300 perusahaan BUMN pada akhirnya. Tetapi memang ini harus kami akui pekerjaan yang tidak mudah dan sangat-sangat berat karena harus dilihat dari semua aspeknya," tutur Rosan.

Rosan menambahkan bahwa seluruh langkah perampingan perusahaan dirancang untuk memperkuat tata kelola serta efisiensi aset yang dimiliki negara.

"Ini memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, kita bisa menciptakan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada," jelasnya.

Proses restrukturisasi BUMN oleh Danantara turut menjadi perhatian dari kalangan legislatif dalam kaitannya dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai pelaksanaan program pemerintah masih memerlukan perbaikan agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat bagi masyarakat.

"Implementasinya masih harus terus diperbaiki supaya capaian pelaksanaan program itu bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat buat masyarakat," ujar Kamrussamad menjelang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selain menyeleraskan koordinasi antarinstansi dan menjaga kesinambungan kebijakan penciptaan lapangan kerja, Kamrussamad menyoroti pentingnya kejelasan komunikasi pemerintah kepada publik.

"Yang perlu diperbaiki itu adalah komunikasi pemerintah. Harus terus ditingkatkan supaya uncertainty di pasar dan di masyarakat bisa kita kurangi," jelasnya.

Kamrussamad menegaskan bahwa kepastian arah kebijakan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan dunia industri.

"Sehingga arah kebijakan pemerintah dirasa itu betul-betul pro-growth, pro-job, dan juga pro-business untuk mendorong dunia usaha," tutur Kamrussamad.

Upaya optimalisasi aset BUMN melalui Danantara menjadi babak baru dalam perjalanan panjang transformasi ekonomi Indonesia sejak era nasionalisasi perusahaan asing pada 1950-an hingga pemulihan pascakrisis 1998.