Danantara Pangkas BUMN dan Reinvestasi Laba Dorong Ekonomi

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia menggabungkan 137 hotel milik BUMN sebagai langkah perampingan perusahaan negara, seraya diarahkan mereinvestasikan laba untuk memicu pertumbuhan ekonomi nasional pada Jumat (14/8/2026) di Jakarta.

Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan mengoptimalkan aset dan meningkatkan efisiensi operasional BUMN.

Selain sektor perhotelan, Danantara telah mengonsolidasikan empat perusahaan manajer investasi BUMN, yakni PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management, dengan Mandiri Manajemen Investasi sebagai entitas utama.

Dari total 1.074 perusahaan BUMN yang ditargetkan untuk dirampingkan, Danantara telah mengeliminasi sekitar 290 perusahaan melalui divestasi, merger, likuidasi, hingga konsolidasi vertikal.

"Kita punya ada 137 hotel itu juga kita gabungkan," ujar Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia.

Program penataan bisnis ini dirancang agar jumlah entitas BUMN dapat menyusut signifikan pada akhir tahun.

"Memang target kami untuk streamlining sehingga kita bisa menciptakan efisiensi, kita bisa meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan aset-aset kita yang ada," kata Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia.

Langkah perampingan tersebut ditargetkan memangkas jumlah BUMN hingga menyisakan sekitar 300 perusahaan.

"Ini salah satu program yang kita jalankan dengan target memang pada akhir tahun ini kita bisa mencapai kurang lebih 300 perusahaan BUMN pada akhirnya," ucap Rosan Roeslani, Chief Executive Officer Danantara Indonesia.

Langkah reinvestasi keuntungan BUMN oleh Danantara mendapat dukungan dari pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan karena berpotensi memperkuat pembentukan modal tetap bruto.

Herry menambahkan bahwa pemanfaatan laba BUMN pada sektor hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas serta penerimaan devisa negara.

"Selain itu, peluang penyerapan tenaga kerja juga akan semakin besar,” ujar Herry Gunawan, Direktur NEXT Indonesia Center.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa keuntungan BUMN pada 2025 melonjak 75,3 persen menjadi Rp326 triliun dengan setoran dividen mencapai Rp142,3 triliun. Sepanjang 2026, pemerintah dan Danantara telah meresmikan 26 proyek hilirisasi serta menjalankan strategi akuisisi perusahaan global.

DPR RI mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4 persen pada semester I 2026 diiringi dengan pembukaan lapangan kerja yang nyata di sektor riil.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Danantara Investment Management segera menyampaikan perhitungan rinci mengenai kontribusinya terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

"Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen haruslah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa angka lapangan kerja yang tercipta? Di sektor mana saja?” kata Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Pemerintah diharapkan memperhitungkan kontribusi empat sumber utama pertumbuhan, yaitu APBN, PMA, PMDN, dan konsolidasi BUMN oleh Danantara.

"Untuk mencapai 8 persen kita sedang menghitung empat sumber. Pertama, dorongan APBN; kedua, investasi luar negeri atau PMA; kemudian investasi dalam negeri; lalu kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara," kata Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Keberadaan Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund diharapkan mampu menjadi penggerak baru dalam struktur perekonomian nasional.

"Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara. Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan pada dunia usaha.

"Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras," kata Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra itu mengulang pernyataan terkait perhitungan sumber daya pertumbuhan ekonomi nasional saat berada di Kompleks DPR RI.

"Untuk mencapai 8% kita sedang menghitung empat sumber. Pertama, dorongan APBN; kedua, investasi luar negeri atau PMA, kemudian investasi dalam negeri; lalu kemudian konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE (State-Owned Enterprise)," ujar Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Penegasan mengenai perlunya laporan angka kontribusi Danantara kembali disuarakan DPR demi kejelasan perhitungan proyeksi ekonomi.

"Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara. Dan kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE (State-Owned Enterprise). Ini yang kita tunggu," katanya Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Parameter penyerapan tenaga kerja berbasis rumus pertumbuhan ekonomi kembali disinggung sebagai standar evaluasi kinerja pemerintah.

"Setiap pertumbuhan ekonomi 1% haruslah bisa menciptakan lapangan kerja. Berapa angka lapangan kerja yang tercipta? Berdasarkan rumus para ahli ekonomi kita, mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi 1% membuka 900 ribu lebih lapangan kerja baru," ujarnya Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Keseimbangan tiga pilar kebijakan ekonomi disinyalir menjadi kunci utama menjaga stabilitas pasar dan kepastian usaha.

"Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras," kata Kamrussamad, Anggota Komisi XI DPR RI.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai proses perampingan BUMN yang menyasar target sekitar 200 hingga 300 perusahaan berada di jalur yang tepat untuk memperkuat pendapatan negara.

"Dan saat ini BUMN sedang dilakukan menciutkan, sedang dilakukan penggabungan-penggabungan beberapa BUMN, baik yang klasternya sama maupun BUMN yang memiliki usaha sejenis," kata Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI.

Proses efisiensi dan optimalisasi aset BUMN diyakini menjadi benteng pertahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Kalau melihat dari sisi pendapatan memang sampai hari ini, apakah itu melalui efisiensi, peningkatan produktivitas, maupun dari revitalisasi terhadap aset-aset BUMN yang sekarang berlangsung, tentu kalau kita lihat pertumbuhannya cukup baik," ujarnya Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI.

Capaian pertumbuhan ekonomi nasional saat ini menjadi tolok ukur ketahanan ekonomi domestik.

"Dengan pertumbuhan 5,2 persen ini juga menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia masih on the track," kata Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI.

Pemerintah terus didorong untuk memastikan pengelolaan seluruh sumber daya alam ditujukan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Seluruh sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat. Ini sebuah hal yang harus kita dukung bersama," ujarnya Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI.