Debat Status Ekonomi dan Hukum Hong Kong Memanas

Ekonom asal Amerika Serikat Stephen Roach mempertegas argumennya bahwa Hong Kong telah kehilangan identitas khasnya dan berubah menjadi kota biasa di China, sebuah tuduhan yang memicu tanggapan keras dari para pejabat dan analis wilayah administrasi khusus tersebut pada Agustus 2026. Perdebatan ini mencuat setelah Roach mempublikasikan artikel yang menilai bahwa dominasi perusahaan China daratan di bursa efek dan penerapan undang-undang keamanan nasional telah mengikis otonomi serta supremasi hukum di Hong Kong. Mantan chairman Morgan Stanley Asia tersebut menyatakan bahwa kebangkitan pasar saham dan kepemimpinan penawaran umum perdana atau IPO di wilayah itu didorong oleh perusahaan-perusahaan China daratan seperti CATL dan Momenta, serta menilai pengunduran diri enam hakim asing dari Mahkamah Banding Terakhir mempertanyakan independensi peradilan.

"Hong Kong lama memang sudah berakhir," kata Stephen Roach, Ekonom Universitas Yale.

Pemerintah Hong Kong dan pengamat lokal menolak keras klaim tersebut dengan menunjuk pada ketahanan ekonomi kota, masuknya modal dari Asia Tenggara dan Timur Tengah, serta posisi Hong Kong dalam World Justice Project Rule of Law Index 2025 yang berada di peringkat ke-24, di atas Amerika Serikat yang berada di posisi ke-27. Plt Sekretaris Keuangan Hong Kong Michael Wong Wai-Lun menilai kritikan yang dialamatkan kepada wilayahnya tidak didasarkan pada analisis objektif.

"Kritik semacam itu berakar dari prasangka anti-Beijing ketimbang analisis objektif," kata Michael Wong Wai-Lun, Plt Sekretaris Keuangan Hong Kong. Pihak berwenang menekankan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional dan Safeguarding National Security Ordinance justru memulihkan stabilitas pasca-kerusuhan 2019-2020 serta tetap mengacu pada International Covenant on Civil and Political Rights, sementara hakim-hakim terkemuka dari Inggris dan Australia tetap bertugas di peradilan tertinggi kota tersebut.

Mantan Hakim Mahkamah Banding Terakhir asal Inggris Lord Lawrence Collins memproklamirkan independensi sistem peradilan kota tersebut saat mengundurkan diri akibat tekanan politik dari pemerintahannya. "Saya terus memiliki kepercayaan penuh pada pengadilan dan independensi total para anggotanya," kata Lord Lawrence Collins, Mantan Hakim Mahkamah Banding Terakhir Hong Kong. Di sisi lain, perdebatan juga menyoroti pengunduran diri hakim Inggris lainnya yang memicu kekhawatiran atas intervensi politik terhadap kehakiman lokal.

"Bukan hal yang dapat dipertahankan lagi bagi hakim-hakim Inggris untuk duduk di pengadilan terkemuka Hong Kong," kata Liz Truss, Mantan Menteri Luar Negeri Inggris.

Mantan Menteri Luar Negeri Inggris tersebut menambahkan pandangannya mengenai risiko penugasan hakim asing di wilayah tersebut. "Jika mereka tidak mundur, mereka berisiko melegitimasi penindasan," kata Liz Truss, Mantan Menteri Luar Negeri Inggris. Meski tuduhan kerusakan sistem hukum terus dilontarkan, pakar hukum Inggris yang memilih bertahan di peradilan Hong Kong menegaskan komitmen mereka pada sumpah jabatan untuk menjaga independensi peradilan.

Sebuah pertanyaan langsung dari jurnalis media lokal sempat ditanyakan kepada Roach mengenai perkembangan status ekonomi kota yang sempat membaik dibanding perkiraannya.