Demokrat Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo

Partai Demokrat menegaskan bahwa perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif sepenuhnya dari Presiden Prabowo Subianto, merespons wacana pengisian posisi menteri yang tidak harus berasal dari kalangan partai politik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron pada Senin (10/8/2026) dalam menanggapi usulan Ketua Bappilu DPP PKS Mardani Ali Sera mengenai kriteria menteri baru.

Herman menilai Presiden menjadi pihak yang paling memahami kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sosok yang tepat untuk mengisi jabatan pembantunya.

"Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya," kata Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.

Demokrat menyerahkan keputusan penunjukan menteri kepada Kepala Negara tanpa mempermasalahkan latar belakang politik maupun asal partainya.

"Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden," ujarnya.

Herman menekankan kriteria utama seorang menteri adalah kemampuan mengeksekusi dan menerjemahkan program kerja yang telah ditetapkan oleh Presiden.

"Yang penting para menteri mampu menterjemahkan program presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat," katanya.

Isu perombakan jajaran kabinet ini berembus usai peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026, yang dikabarkan berfokus pada skala kecil untuk mengisi sejumlah posisi kosong berdasarkan dihimpun detikcom pada Sabtu (8/8/2026).

Sebelumnya, PKS mendorong penerapan merit system dan reformasi birokrasi dalam penyegaran kabinet agar kinerja pemerintahan semakin optimal.

"Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," kata Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera.

Mardani juga menyoroti beban tugas Presiden dan penurunan tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil beberapa survei belakangan ini.

"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," kata dia.

Ia menyarankan agar Presiden memprioritaskan figur profesional yang memiliki integritas dan kapasitas tinggi tanpa terbatas dari jajaran partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.