DEN Minta Evaluasi Total Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pemerintah kini memfokuskan pembenahan lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG dialokasikan ke daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," urai Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Di sisi lain, BGN telah mengambil tindakan tegas berupa penutupan sekitar 1.300 SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan demi menjamin mutu asupan anak-anak.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," jelas Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Guna menjaga akuntabilitas, DEN berkomitmen mendampingi pembenahan tata kelola MBG melalui digitalisasi sistem BGN yang terintegrasi untuk memantau rantai pasok, kontrol kualitas, hingga evaluasi operasional SPPG secara transparan.