DPR Dukung Moratorium Dapur Badan Gizi Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung langkah pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru pada Senin (8/6/2026).

Langkah moratorium ini dinilai sebagai momentum tepat untuk mengubah pendekatan penyediaan makanan dari sistem terpusat menjadi berbasis sekolah demi efisiensi anggaran negara.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Menurut Charles, sistem berbasis sekolah akan membuat pengelolaan program menjadi lebih dekat dengan penerima manfaat sekaligus memperkuat pengawasan.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan baru ini sangat sejalan dengan fungsi utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mengintervensi pemenuhan gizi anak secara langsung.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles.

Penggunaan infrastruktur sekolah yang sudah ada dianggap mampu menekan pengeluaran operasional pemerintah di tengah tekanan keuangan negara saat ini.

"With memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.

Charles menyatakan bahwa DPR menyambut baik fokus kebijakan baru kepala BGN yang lebih mengutamakan kualitas pelayanan dibandingkan kuantitas semata.

"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles sebagaimana dilansir dari news.detik.com.

Penundaan ekspansi ini dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk membenahi prosedur operasional standar dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambungnya.

Kebijakan penajaman sasaran penerima manfaat juga dipandang rasional karena anggaran negara harus difokuskan pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan masyarakat di wilayah rawan gizi.

"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," kata Charles seperti dikutip dari sulteng.antaranews.com.

Langkah menahan perluasan jaringan dapur dinilai sebagai tindakan yang bertanggung jawab agar seluruh fasilitas yang beroperasi memenuhi standar keamanan pangan.

"Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan," kata dia.

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal karena tidak semua anak harus menerima bantuan tersebut.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," ucap Charles.

Indikator keberhasilan utama dari program ini dipandang terletak pada penurunan masalah gizi dan perbaikan kualitas SDM, bukan sekadar jumlah penerima.

"Oleh karena itu, langkah moratorium, penajaman sasaran penerima manfaat, dan penguatan kualitas layanan yang saat ini ditempuh BGN layak mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Sebelumnya, BGN telah mengumumkan penghentian sementara ini sebagai bagian dari rencana kerja penataan program.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pihak BGN menyiapkan empat langkah perbaikan, di antaranya melakukan penajaman sasaran penerima serta menghentikan pembangunan titik dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.