DPR Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 20 Mei 2026, dengan agenda utama penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dilansir dari Kompas.com, Kumparan, dan Metro TV, rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WIB ini dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga tinggi negara, anggota Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan instansi dan ketua umum partai politik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyapa para tokoh yang hadir, termasuk Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Almuzamil Yusuf, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain penyampaian KEM-PPKF, agenda sidang juga mencakup pelaporan Badan Legislasi DPR RI terkait Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 yang dilanjutkan pengambilan keputusan. DPR juga menjadwalkan penyampaian pendapat fraksi-fraksi atas RUU Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Saat membuka jalannya persidangan, Ketua DPR RI memberikan pandangan mengenai signifikansi pemaparan dokumen anggaran ini bagi arah pembangunan nasional ke depan.

"Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan menegaskan bahwa dokumen ekonomi makro tahunan tersebut memuat visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan memberikan kemudahan bagi masyarakat umum.

"Yaitu pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto yang tinggi semata," imbuh Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Pihaknya berharap agar perluasan lapangan kerja, penguatan daya saing, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan pendapatan dapat terwujud melalui kebijakan fiskal ini.

"Serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Menurut Puan, isi dari rancangan kebijakan ini menjadi sinyal penting bagi pergerakan ruang ekonomi nasional yang ditangkap oleh pemerintah daerah serta para pelaku usaha pada 2027.

"Untuk dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera," tutur Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyoroti langkah kepala negara yang membacakan langsung paparan KEM-PPKF sebagai perubahan kebiasaan di tingkat ketatanegaraan yang biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan.

“Ini adalah sebuah tradisi baru dan tentunya begitu tradisi baru ini orang sedang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu, and ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan kita,” kata Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Misbakhun juga meluruskan pandangan yang mengaitkan kehadiran presiden dalam agenda ini dengan fluktuasi pasar modal ataupun pelemahan nilai tukar.

“Menurut saya jangan ditarik soal situasi Indeks Harga Saham Gangguan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KEM PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita,” ujar Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Ia memaparkan bahwa komponen makro dalam pembahasan tahun 2027 tersebut mencakup rentang parameter yang luas, mulai dari target pertumbuhan, inflasi, ICP, lifting migas, hingga pagu indikatif kementerian.

“Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter. Nilai tukar itu hanya salah satu. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan tidak ada di sana. Tetapi di saat KEM-PPKF itu kita akan membicarakan secara makro kerangka ekonomi kita di tahun 2027,” tambahnya Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

“Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga,” tutur Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan pengambilan keputusan atas laporan Badan Legislasi DPR RI terkait prolegnas prioritas.