Banggar DPR Minta Pemerintah Evaluasi Target Asumsi RAPBN 2027

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah indikator asumsi ekonomi makro dan kesejahteraan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada Kamis (27/8/2026). Langkah ini dinilai penting agar belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan serta keadilan ekonomi.

Dilansir dari detikcom, evaluasi pelaksanaan APBN 2025 menjadi landasan Banggar DPR dalam mendorong kejelasan tujuan serta dampak terukur dari setiap program pemerintah. Penyesuaian indikator dinilai mendesak karena angka realisasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sangat mendekati target yang diajukan pemerintah.

"Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti," ujar Said, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Said menekankan pentingnya memberi arti besar pada angka belanja negara yang telah menembus Rp4.000 triliun untuk pertama kalinya. Pimpinan Banggar menilai target pertumbuhan ekonomi dan rasio gini masih bisa dikoreksi agar lebih optimistis sekaligus berkeadilan.

"Di sisi yang lain kita juga ingin berbuat lebih, mengingat belanja APBN kedepan sudah mencapai Rp 4097,2 triliun. Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini," kata Said.

Beberapa indikator seperti tingkat pengangguran dan proporsi tenaga kerja formal juga memerlukan penyesuaian target. Said mencatat proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 telah mencapai 40,7 persen, sementara usulan RAPBN 2027 berada di angka 40,8 persen.

"Demikian halnya dengan target rasio gini. Angka rasio gini saat ini mencapai 0,368, sedangkan di Nota Keuangan diusulkan 0,362-0,367, sepertinya kita perlu mengoreksi di batas atasnya agar targetnya lebih rendah," jelas Said.

Terkait indikator ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat pengangguran saat ini berada di angka 4,68 persen, sedangkan Nota Keuangan mengajukan rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen.

"Sejurus dengan hal ini, per Mei 2026 angka proporsi tenaga kerja formal sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83%, harusnya target kita bisa lebih besar lagi," tegas Said.

Mengenai nilai tukar, asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2027 ditetapkan pada titik tengah Rp17.500 per dolar AS. Menurut Banggar, dinamika moneter global seperti devaluasi Yuan oleh China dan penguatan dolar AS oleh Amerika Serikat perlu diantisipasi melalui orkestrasi kebijakan moneter yang tepat.

"Penguatan dolar mereka harapkan mengendalikan inflasi, dan menjadikan dolar sebagai aset haven yang menarik," kata Said.

Said menambahkan bahwa Bank Indonesia memerlukan arah kebijakan moneter yang terpandu di tengah situasi perekonomian global yang tidak pasti dan keterbatasan ruang fiskal.

"Bapak/Ibu, yang kami hormati, setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran," tutur Said.

Akurasi data menjadi sorotan utama Banggar DPR setelah munculnya keluhan masyarakat terkait penetapan desil kesejahteraan yang tidak tepat. BPS diminta segera melakukan validasi ulang agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Jika datanya salah, dampak progam juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh sebab itu, data driven policy hanya berlaku kalau datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar," imbuhnya.

Banggar mengingatkan bahwa kesalahan data dapat merenggut hak warga miskin untuk mendapatkan keadilan ekonomi, terutama saat Data Terpadu Sosio Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan rujukan kebijakan nasional.

"Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan," kata Said.

Dari sisi penerimaan, target kenaikan PPh sebesar Rp64,8 triliun dan PPN sebesar Rp132,8 triliun diharapkan bersumber dari pertumbuhan ekonomi alami, bukan dari penetapan jenis pemajakan baru yang membebani masyarakat.

"Ada dua tiang utamanya, perpajakan dan PNBP. Kita harus hati hati soal pajak, disaat ekonomi rumah tangga cenderung dibawah pertumbuhan PDB, ada sensitivitas rakyat terhadap bentuk pemajakan baru," tutur Said.

Banggar juga memprotes penurunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2027 menjadi Rp517,4 triliun dari estimasi realisasi 2026 sebesar Rp575 triliun. Sesuai arahan Presiden Prabowo, tata kelola sumber daya alam harus diperbaiki agar penerimaan negara tetap optimal.

"Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat," ujar Said.

Pemerintah diharapkan menghitung ulang potensi PNBP dengan mempertimbangkan perbaikan manajemen sektor komoditas.

"Kita tahu harga komoditas ekspor tahun depan berpotensi rendah, namun dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik. sebagaimana yang di instruksikan oleh Presiden Prabowo, harusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi," kata Said.

Penyesuaian target penerimaan negara tersebut menjadi krusial dalam menjaga keterukuran postur anggaran jangka panjang.

"Kami berharap target ini diperhitungkan kembali," sambungnya.

Banggar DPR menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal menuju APBN berimbang secara bertahap. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki nilai debt service ratio yang telah melebihi batas rekomendasi IMF.

"Ada transisi jangka menengah yang perlu dipersiapkan. Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada para pelaku pasar," tegas Said.

Mengingat defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85 persen, pemerintah diminta disiplin menekan defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen.

"Sebab langkah ini sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar," kata Said.

Disiplin menjaga batas defisit tersebut menjadi modal utama dalam menyehatkan struktur pembiayaan utang negara.

"Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio yang telah jauh melampaui batas atas dari rekomendasi IMF," pungkasnya.