DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Erupsi Gunung Api

Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera memperkirakan kesiapsiagaan nasional guna mengantisipasi perluasan dampak erupsi sejumlah gunung api di Indonesia, termasuk Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru pada Senin (7/9/2026).

Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh sistem mitigasi bencana, moda transportasi, meteorologi, hingga tim pencarian dan pertolongan terintegrasi secara padu, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menekankan pentingnya keterhubungan antarlembaga dalam menyikapi bencana ini secara komprehensif.

"Kita tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional," ujar Ade dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Pengintegrasian data vulkanik dinilai perlu dipercepat oleh BMKG dan Badan Geologi/PVMBG agar keputusan operasional dapat langsung diambil oleh Kementerian Perhubungan, Basarnas, serta pemerintah daerah.

"Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat," tegas Ade.

Sektor transportasi darat, udara, dan laut juga diminta memperketat pengawasan, terutama mengenai potensi ancaman sebaran abu vulkanik yang meluas.

"Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman," kata Ade.

Selain sektor transportasi, penguatan kesiapan personel, komunikasi, dan skenario pencarian korban di kawasan darat maupun perairan turut disuarakan kepada Basarnas.

"Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas," kata Ade.

Keselamatan publik ditegaskan harus menjadi prioritas utama pemerintah melalui langkah tanggap darurat yang cepat dan terintegrasi sejak dini.

"Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi," pungkas Ade Ginanjar.