DPR Setujui RUU APBN 2027 Dibahas Lebih Lanjut Bersama Pemerintah

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya bersama pemerintah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi yang mewakili pihak pemerintah. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi memberikan pandangan umum mengenai asumsi makro serta alokasi anggaran yang diajukan.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Budi Sulistyono, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan produktivitas seiring target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen. PDIP meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) bernilai Rp 242 triliun dilaksanakan secara tepat sasaran, serta mendorong peran BPI Danantara dalam pembiayaan infrastruktur guna mengurangi beban APBN.

"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Budi.

Sementara itu, Fraksi NasDem yang diwakili Charles Meikyansah menganggap target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen cukup realistis, namun menuntut adanya pembenahan inefisiensi birokrasi dan penanganan kartel logistik. Nasdem juga menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak akibat pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara.

"Fraksi Partai Nasional menyatakan menyetujui RUU APBN beserta nota keuangan dibahas lebih lanjut," katanya.

Selain PDIP dan NasDem, enam fraksi lainnya yaitu Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat juga menyatakan persetujuan serupa agar pembahasan rancangan anggaran berlanjut.

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi jadwal agenda penyampaian jawaban dari pemerintah.

"Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 29 Juni 2026, tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya akan dilaksanakan pada rapat paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026," ujarnya.