DPR Soroti Evaluasi Kinerja Kemenhub Dampak Ratusan Kecelakaan Kapal

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow mendesak Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud untuk mengundurkan diri dalam rapat kerja di Jakarta pada Rabu (19/8/2026). Desakan tersebut dipicu oleh tingginya angka kecelakaan kapal laut yang mencapai 600 kejadian sepanjang kurun waktu Januari hingga Agustus 2026.

Politikus PDI-P tersebut menilai Ditjen Hubla tidak mampu memberikan penegakan aturan serta pengawasan yang memadai terhadap keselamatan pelayaran. Yasti mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur dalam penerbitan izin berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bagi kapal yang melebihi kapasitas penumpang.

"Pak Dirjen, saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen, Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus.

Harusnya Bapak mundur sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Karena Bapak tidak mampu mengelola, tidak mampu memberikan ya reward and punishment kepada bawahan Bapak," kata Yasti dalam rapat dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Ia menyoroti tidak ditindaklanjutinya berbagai rekomendasi teknis dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang memicu berulangnya modus kelalaian serupa. Yasti mendesak Menteri Perhubungan untuk mengambil tindakan pemecatan apabila Dirjen Hubla tidak mengundurkan diri secara sukarela.

"Harusnya KSOP tidak mengeluarkan izin berlayar apabila jumlah penumpangnya melebihi kapasitas. Tetapi ini tidak dilakukan. Ada apa? Kalau saya menduga bahwa ini ada permainan, ada hengki pengki ya, karena bertahun-tahun seperti itu," ujar Yasti.

Guna meminimalisasi potensi kelebihan muatan dan pemalsuan data manifes penumpang serta kargo, DPR mengusulkan pemasangan fasilitas kamera pengawas (CCTV) di seluruh armada kapal penyeberangan agar pemantauan dapat dilakukan secara langsung dari pusat.

"Kalau Bapak tidak mundur, Pak Menteri harus memundurkan, harus memberhentikan. Kita mau tunggu berapa banyak lagi nyawa manusia Pak, yang harus mati sia-sia akibat kelalaian kita. Coba Bapak lihat rekomendasi KNKT.

Berulang kali KNKT mengeluarkan rekomendasi, tidak pernah dilaksanakan oleh Dirjen Laut. Terbukti, setiap kejadian itu-itu temuannya," kata Yasti.

Yasti juga membandingkan ketatnya pengawasan pada moda transportasi udara yang dinilai memiliki manifes penumpang dan kargo lebih teratur dibandingkan dengan transportasi laut.

"Dirjen Laut tenang-tenang saja. Enggak ada. Ini adalah kelemahan kita.

Masa iya manifesnya berbeda-beda. Kita contoh lah di udara. Setiap pesawat terbang semuanya jelas manifesnya.

Jumlah penumpangnya, barang kargo-nya apa saja yang muat di situ, berapa kilo dan lain sebagainya," kata Yasti.

Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap ketidaksesuaian manifes kapal bukan lagi sekadar bentuk kelalaian teknis, melainkan sudah mengarah pada tindakan kesengajaan.

"Kenapa kapal-kapal itu enggak dipakai CCTV? Supaya bisa dilihat dari Jakarta, bisa dilihat jumlah penumpang yang naik ada berapa banyak. Ini bukan hanya kelalaian, tetapi ini unsur kesengajaan," imbuh dia.

Merespons desakan anggota dewan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan terus menjalankan mekanisme evaluasi kinerja berkala bagi seluruh jajaran pejabat dan personel operasional.

"Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di apa, di mana saja, bahwa evaluasi itu rutin kita lakukan. Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu. Jadi, pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi," kata Dudy.