Enam Daerah Jawa Timur Disiapkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah menyiapkan enam daerah di Jawa Timur sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata, agroforestri, dan ekonomi kreatif. Rencana penguatan kawasan yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Ponorogo (Pawitandirogo) ini dibahas dalam Sarasehan Kemerdekaan Pawitandirogo 2026 di Madiun pada Jumat (21/8), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kondisi geografis wilayah Selingkar Wilis dan Lereng Lawu dinilai kurang ideal jika dipaksakan untuk pengembangan industri manufaktur berat maupun persawahan. Oleh karena itu, pengoptimalan potensi lokal diarahkan pada sektor non-manufaktur guna mendorong ekonomi daerah.

"Kawasan Selingkar Wilis dan Lereng Lawu tidak cocok digunakan untuk industri besar maupun persawahan sekalipun karena konturnya pegunungan. Pariwisata, Agroforestri, dan Ekraf yang bisa mengungkit potensi ekonomi," ujar Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2026).

Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan kesiapannya untuk memberikan intervensi dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif di wilayah Pawitandirogo. Dukungan tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan, perluasan pasar, serta perlindungan kekayaan intelektual.

"Pawitandirogo ini mempunyai potensi ekraf yang luar biasa, terutama kekayaan budaya sebagai hulu industri. Kemenekraf siap memfasilitasi akses pendanaan, pasar, dan kekayaan intelektual melalui aktivasi Desa Kreatif dan Creative Hub," ujar Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif.

Dalam skema pengembangan ini, setiap wilayah memegang peran strategis yang saling melengkapi. Ngawi difokuskan sebagai Northern Gateway untuk agrobisnis dan logistik, Magetan sebagai Specialty Production berbasis pariwisata dan hortikultura, sedangkan Kota serta Kabupaten Madiun disiapkan menjadi Industrial & Service Core. Sementara itu, Ponorogo difokuskan pada basis Agro & Production, dan Pacitan mengelola peran Southern Value-Addition untuk pariwisata bahari serta perikanan.

Integrasi antarwilayah tersebut rencananya bakal ditopang oleh reaktivasi jalur kereta api Madiun-Slahung di Ponorogo untuk efisiensi rantai logistik. Pemerintah mengonfirmasi bahwa alokasi dana untuk proyek konektivitas transportasi tersebut sudah mulai disiapkan.

"Anggaran untuk reaktivasi jalur ini sudah disiapkan, semoga tidak lama lagi bisa segera dijalankan," kata Nazib Faizal, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain masalah infrastruktur, skema pembiayaan inovatif juga didorong guna mengatasi tantangan keterbatasan anggaran daerah. Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan pembiayaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek Alat Penerangan Jalan (APJ).

"Kami telah mengimplementasikan KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan total nilai investasi Rp113,5 miliar untuk 7.459 titik selama masa konsesi 10 tahun 9 bulan. Ini bukti bahwa keterbatasan fiskal bukan halangan jika kita kreatif," ujar Hari Wuryanto, Bupati Madiun.

Sebagai langkah konkret, Himpunan Kawasan Industri (HKI) menargetkan penyusunan Pawitandirogo Investment Readiness Blueprint dalam waktu 90 hari. Dokumen tersebut akan mencakup peta rantai pasok, integrasi tata ruang, penyiapan lahan, hingga proses perizinan AMDAL untuk mempermudah masuknya investasi.