Gerindra dan PAN Tanggapi Sikap PDIP di Luar Kabinet Prabowo

Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional memberikan tanggapan atas keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memilih berada di luar kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai kekuatan penyeimbang pada Kamis (13/8/2026).

Sikap politik tersebut disampaikan langsung oleh Megawati kepada Presiden Prabowo demi memastikan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah tetap berjalan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan bahwa keberadaan kekuatan politik di luar kabinet sangat krusial untuk menjalankan mekanisme pengawasan publik. Gerindra menilai perbedaan posisi politik tidak mengganggu hubungan baik yang telah terjalin lama antara Prabowo dan Megawati.

"Dalam demokrasi, keberadaan kekuatan politik yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk memastikan mekanisme checks and balances berjalan sehat, sehingga pemerintah dapat terus dikawal agar berada di jalur yang pas," ujar Bahtra Banong, Juru Bicara Partai Gerindra.

Bahtra menambahkan bahwa partai politik pendukung pemerintah tidak mempermasalahkan keputusan PDIP tersebut dan memilih fokus merealisasikan program strategis negara.

"Keduanya tentu memiliki persahabatan yang kuat, dan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati di antara para tokoh bangsa," kata Bahtra Banong, Juru Bicara Partai Gerindra.

Ia menekankan agar semua pihak mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan yang bersifat jangka pendek," pungkas Bahtra Banong, Juru Bicara Partai Gerindra.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan kesepahamannya dengan pandangan PDIP mengenai sistem presidensial di Indonesia yang tidak mengenal istilah lembaga oposisi resmi seperti pada sistem parlementer.

"PAN sepakat dengan pemikiran PDIP dan Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa pemerintahan presidensial di Indonesia, secara konstitusional tidak mengenal adanya istilah partai oposisi sebagai lembaga negara, seperti sistem pemerintahan parlementer. Yang ada itu partai politik yang mendukung pemerintah atau tidak bergabung dalam kabinet di pemerintahan," kata Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.

Viva Yoga menjelaskan bahwa demokrasi memerlukan keseimbangan antara pihak yang menjalankan roda pemerintahan dan pihak yang melakukan koreksi agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan.

"Secara praktik empiris, itu hanyalah terminologi politik untuk menyederhanakan dan memberikan penjelasan tentang posisi politik dari partai politik terhadap kekuasaan pemerintahan. Secara filosofis, demokrasi tidak menghendaki semua kekuatan politik berada di dalam pemerintahan," tutur Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.

Ia menyebut peran PDIP di luar struktur kabinet sebagai bentuk partisipasi politik yang konstruktif.

"Demokrasi membutuhkan dua fungsi secara simultan, yakni fungsi memerintah (governing) dan fungsi koreksi, mengontrol, dan atau mengawasi (checking). Dalam teori demokrasi modern, pemerintah yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," tambah Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.

PAN memandang keberadaan partai di luar kabinet bukan sebagai ancaman atau musuh bagi pemerintah yang berkuasa.

"Karena itu, keberadaan partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan bukanlah musuh pemerintah, melainkan menjadi salah satu instrumen demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan agar dapat bekerja, tetapi demokrasi membutuhkan pengawasan agar kekuasaan tidak menyimpang," jelas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.

Menurut PAN, PDIP tetap dapat memberikan dukungan pada kebijakan pro-rakyat sekaligus menyampaikan kritik terhadap keputusan yang dinilai kurang tepat.

"Di situlah posisi PDI Perjuangan dalam politik, yakni sebagai kekuatan 'oposisi konstruktif' yang tidak menjadi bagian dari kabinet, tetapi menjalankan fungsi check and balances dalam melakukan koreksi dan pengawasan, mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai kepentingan rakyat, serta mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat," ucap Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengonfirmasi bahwa dirinya telah berkomunikasi secara terbuka dengan Presiden Prabowo mengenai posisi politik PDIP yang menolak penawaran masuk kabinet.

"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, ‘saya tidak akan’, ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet pak, terima kasih banget," kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Megawati menegaskan bahwa status partainya adalah penyeimbang di luar pemerintahan, bukan oposisi formal.

"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang', dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! enak saja!" kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati mengingatkan publik untuk memahami konstitusi terkait penataan sistem pemerintahan presidensial.

"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Ia menyesalkan tuduhan pihak tertentu yang kerap melabeli langkah politiknya tanpa pemahaman hukum dasar yang tepat.

"Silakan baca kalau tidak percaya. Baca jangan g** gitu aja. 'Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi'. Haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b**, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak? Benar, makanya saya bilang saya baca tapi saya suka lupa pasal, jadi nggak ada," tutur Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Megawati juga menceritakan kembali momen saat dirinya menolak tawaran kursi menteri secara langsung.

"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Penegasan tersebut disampaikan Megawati untuk menjawab kritikan dan narasi yang berkembang terkait posisi PDIP di pemerintahan mendatang.

"Saya datang benar, ngomong baik-baik, saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'," kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Ia menilai kritikan dari pihak luar acap kali muncul karena ketidakpahaman atas struktur hukum presidensialisme.

"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh?" kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Megawati meminta agar publik membaca aturan perundang-undangan secara saksama sebelum memberikan penilaian politik.

"Kok saya selalu diomongin oposisi, emangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi, silakan baca kalau tidak percaya," ucap Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Rangkaian pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam agenda acara BPIP di Jakarta pada Senin (10/8/2026).

"Ibu Megawati tenang aja ngomong gitu karena oposisi', haduh, mau dilawan nggak ngerti, dilawannya b***, lah piye, itu kan yang namanya sistem parlementer, benar apa nggak?" ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.

Megawati kembali membeberkan isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo terkait keputusan berada di luar struktur kabinet.

"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'," kata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.