Harga Minyak Tembus US$90 per Barel, Ini Dampaknya bagi APBN dan Harga BBM RI

Harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus level US$90 per barel pada perdagangan Senin (20/7/2026). Lonjakan ini dipicu oleh memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang mengganggu jalur pengiriman energi di Selat Hormuz.

Data perdagangan menunjukkan harga minyak mentah jenis Brent naik US$2,69 atau 3,05 persen menjadi US$90,79 per barel. Sementara jenis West Texas Intermediate (WTI) naik US$2,19 atau 2,65 persen ke level US$84,68 per barel.

Dampak Lonjakan Harga Minyak terhadap APBN RI

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai gejolak kali ini berdampak lebih berat bagi Indonesia. Status Indonesia sebagai pengimpor bersih (net importer) minyak memicu pembengkakan beban subsidi APBN.

"Pada awal tahun, harga minyak memang sempat melonjak sangat tinggi, tetapi sebelumnya berada di level yang relatif rendah sehingga rata-rata tahunan masih tertahan di sekitar asumsi APBN," kata Yusuf, Senin (20/7/2026).

"Jika harga tinggi bertahan dalam waktu lama hingga rata-rata tahunan mendekati atau melampaui US$90 per barel, maka risiko defisit mendekati batas 3 persen PDB akan semakin besar, kecuali pemerintah melakukan penyesuaian belanja atau mencari sumber penerimaan tambahan," jelas Yusuf, Senin (20/7/2026).

Rambatan Biaya Logistik dan Pangan

Kenaikan harga minyak internasional berdampak langsung pada penyesuaian BBM non-subsidi di dalam negeri. Hal ini dapat memicu kenaikan biaya pengiriman barang secara luas.

"Kenaikan BBM nonsubsidi akan meningkatkan ongkos distribusi barang sehingga harga pangan dan berbagai kebutuhan lain ikut terdorong naik. Risiko ini semakin besar jika ketegangan di Timur Tengah mengganggu jalur pelayaran melalui Selat Hormuz karena biaya pengiriman energi dan barang dapat meningkat bersamaan," kata Yusuf, Senin (20/7/2026).

Proyeksi Beban Fiskal dan Aturan Dua Minggu

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memproyeksikan lonjakan beban fiskal hingga Rp15 triliun per bulan jika harga Brent bertahan di level US$94 per barel. Angka ini naik 2,5 kali lipat dari asumsi dasar APBN.

"Brent di US$94 menelan biaya negara sekitar Rp15 triliun per bulan. Angka tersebut 2,5 kali yang dibiayai titik tengah APBN US$70. Beban berakselerasi secara non-linear di atas US$80 saat Pertalite masuk ke wilayah subsidi," ujar Yayan, Juli 2026.

Yayan menyarankan pemerintah menerapkan aturan jeda dua minggu sebelum mengambil tindakan formal revisi anggaran.

"Adopsi aturan dua minggu yang diumumkan: tahan asumsi dan biayai masa jembatan selama 14 hari. Jika Brent masih melampaui US$85, ubah buffer menjadi revisi formal. Ini membeli informasi dengan murah dan menghindari baik kepanikan maupun hanyut," kata Yayan, Juli 2026.

Rekomendasi Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Apabila penyesuaian harga BBM tidak terhindarkan, Yayan merekomendasikan agar langkah tersebut diterapkan bertahap pada jenis non-subsidi seperti Pertamax. Harga keekonomian Pertamax dapat mencapai Rp14.100 per liter pada tingkat harga Brent US$94 per barel.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga perlindungan subsidi silang untuk wilayah Indonesia Timur agar tidak memicu ketimpangan harga yang ekstrem.

"Kebijakan satu-harga melindungi hampir separuh consumer surplus di provinsi timur dan Nusa Tenggara. Dalam himpitan pasokan, harga setara-pasar di Papua mencapai Rp13.500 per liter versus Rp10.600 di Jawa yang dilayani pipa. Pertahankan kaki subsidi silang timur atau ganti dengan transfer tepat sasaran sebelum langkah harga seragam apa pun," kata Yayan, Juli 2026.