Menkeu Purbaya Tegaskan Kesehatan Fiskal Indonesia Tetap Terjaga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih aman di tengah sorotan terkait kualitas belanja negara, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Kamis (10/9/2026).

Penilaian kinerja fiskal menurutnya tidak sebatas mengukur seberapa besar belanja pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan anggaran perlu dipantau secara menyeluruh lewat indikator rasio utang dan defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau fiskal itu ada ukuran-ukuran, acuan-acuannya. Jadi, kalau untuk melihat fiskal sustainable atau tidak, ada beberapa acuan," kata Purbaya.

Ia menunjuk batas defisit 3 persen dan rasio utang 60 persen terhadap PDB Uni Eropa sebagai standar pembanding. Dengan realisasi defisit berjalan sebesar 0,9 persen dan rasio utang sekitar 40 persen, posisi Indonesia dinilai relatif kuat.

"Defisit kita tahun ini sampai sekarang masih 0,9%, walaupun angkanya 2,85% (outlook). Rasio utang masih sekitar 40%," ujar Purbaya.

Purbaya menekankan pendorong utama ekonomi nasional pada kuartal I-2026 yang tumbuh 5,61 persen disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 2,9 persen, investasi 1,9 persen, serta belanja pemerintah 1,3 persen.

"Saya hitung, itu dari 5,61% waktu itu, yang saya ingat angkanya itu sekitar 2,9% dari belanja masyarakat, belanja rumah tangga, 1,9% dari investasi, belanja pemerintah hanya 1,3%," katanya.

Kondisi porsi belanja negara yang bukan penopang utama perekonomian tersebut tidak memicu kekhawatiran dari pihak kementerian.

"Kadang-kadang untuk melihat apa yang terjadi sebetulnya, kita harus menghitung sedikit lebih dalam. Dari situ akan kelihatan bahwa kita di-drive oleh belanja rumah tangga, habis itu investasi, barulah belanja pemerintah. Jadi, saya nggak terlalu khawatir," tutur Purbaya.

Data Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi pemerintah melonjak 21,81 persen pada kuartal I-2026 dan tumbuh 15,97 persen pada kuartal II-2026. Lonjakan tersebut ditopang percepatan belanja barang yang naik 92,2 persen serta belanja pegawai sebesar 18,6 persen untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

Di sisi lain, DPR membeberkan catatan terkait efektivitas belanja dan keberlanjutan APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat hingga semester I-2026 menembus Rp1.298,6 triliun atau melesat 29,4 persen dibandingkan tahun lalu.

Presiden Prabowo Subianto turut memberi perhatian pada aspek keberlanjutan fiskal ini, dengan target defisit ditetapkan sebesar 2,85 persen untuk 2026 dan 2,7 persen untuk 2027.

"Saya tidak bisa bilang sampai tahun defisit akan terus 0,9% karena masih ada pengeluaran yang bisa bervariasi. Tapi di atas kertas sampai sekarang kita masih cukup aman," kata Purbaya.

Pemerintah menargetkan rasio utang terus menurun seiring laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara. Laju penerimaan pajak tahun ini diklaim mengalami perbaikan signifikan hingga mendekati 30 persen.

"Tahun lalu itu full year kita pertumbuhannya negatif. Sekarang hampir 30% pertumbuhan pajak kita. Jadi, ada perbaikan di sana yang cukup signifikan dan artinya perbaikan yang bisa dilakukan, karena itu belum sempurna. Saya akan perbaiki lagi ke depan," ujar Purbaya.

Perbaikan penerimaan sektor pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP terus digencarkan untuk menjaga kapasitas pembayaran utang negara.

"Kalau fiscal sustainability sebenarnya diterjemahkan nanti mampu tidak kita bayar utang, atau mau tidak kita bayar utang. Jadi acuannya kita monitor terus dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik," kata Purbaya.