Pemerintah Pastikan Harga Pertamax Turun jika Minyak Dunia Merosot

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax bakal diturunkan apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan secara signifikan.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Menteri ESDM Dwi Anggia di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, pada Rabu, 17 Juni 2026, menyusul merosotnya harga minyak brent hingga empat persen ke kisaran 83,92 dolar AS per barel setelah kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," kata Anggia dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6).

Anggia menjelaskan bahwa pergerakan harga komoditas energi nonsubsidi di dalam negeri, baik yang dikelola oleh Pertamina maupun perusahaan swasta, sangat bergantung pada fluktuasi pasar internasional yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG/01/MEM.M/2022.

"Seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," ujarnya.

Kebijakan penyesuaian harga ini sebelumnya membuat harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter, di mana pemerintah sempat menahan penyesuaian tersebut sejak April demi menjaga daya beli masyarakat.

"Inilah kebijakan Presiden untuk menjaga BBM subsidi tidak naik harganya, sesulit apapun kondisi geopolitik di luar sana, ini yang tetap dijaga," ucap dia.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya," ujar Dwi di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dwi menambahkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi di negara-negara tetangga sebenarnya sudah terjadi lebih dulu dibandingkan di Indonesia.

"Namun balik lagi, kita tahu kondisi saat ini kenaikan harga BBM non-subsidi ini memang sudah berlangsung. Kalau kita bicara negara-negara kawasan di tetangga sudah jauh lebih dulu mengalami kenaikan, penyesuaian," tuturnya.

"Tapi seiring berjalannya waktu, fluktuasi harga yang semakin dinamis, ini para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Seperti itu. Jadi kalau ditanya akan turun enggak harga minyak dunia turun, pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," imbuh Dwi.

"Apakah (Pertamax) bisa turun lagi? pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya," katanya, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan data Refinitiv pada Rabu pukul 08.20 WIB, harga minyak brent sempat berada di posisi US$79,23 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate berada di level US$76,27 per barel.

"Kita tahu di April kemarin, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), pak presiden masih mencoba untuk menjaga kestabilan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, makanya sempat ada diskusi dengan badan usaha baik itu plat merah maupun swasta untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi dalam hal ini Pertamax," kata Dwi Anggia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengonfirmasi melalui akun Instagram resmi perusahaan bahwa harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Pertamina tetap mematok harga eceran Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar senilai Rp6.800 per liter sesuai dengan ketetapan kuota subsidi dari pemerintah.

Merespons situasi ekonomi global ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji meminta pemerintah segera memanfaatkan penurunan harga minyak dunia untuk memulihkan ruang fiskal APBN yang sebelumnya tertekan beban subsidi.

"Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, dilansir Antara, Rabu (17/6/2026).

Sarmuji menilai pemulihan rantai pasok global di Selat Hormuz pasca-kesepakatan damai harus dimaksimalkan untuk menggenjot ekspor nonmigas serta menekan biaya logistik internasional yang membebani pelaku usaha domestik.

"Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat," ujarnya.

Sarmuji juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber energi jangka panjang agar ketahanan nasional tidak rentan terhadap konflik geopolitik di satu kawasan.

"Ini membuktikan bahwa jalur diplomasi, sekalipun sulit dan berliku, selalu lebih bermartabat daripada perang," tegasnya.

"Kami berharap kesepakatan damai ini segera berdampak pada penurunan harga minyak dunia yang selama ini terdampak oleh eskalasi konflik dan penutupan Selat Hormuz. Harga minyak yang tinggi membebani APBN kita melalui subsidi BBM yang membengkak, menekan daya beli masyarakat, dan menambah tekanan inflasi. Normalisasi harga energi dunia adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia," ucap Sarmuji.

"Perdamaian ini tidak menghapus kerentanan itu. Justru sekarang, dalam situasi lebih tenang, adalah waktu yang tepat untuk membangun ketahanan yang sesungguhnya. Kita harus mendiversifikasi sumber energi dan tidak boleh terlalu bergantung pada satu atau dua negara pemasok saja. Pemerintah perlu menjajaki alternatif sumber energi baru dari berbagai kawasan dan berbagai mitra agar kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak membuat kita tak berdaya," ujar Sarmuji.

"Golkar berharap kesepakatan ini menjadi titik awal rekonstruksi kawasan yang lebih stabil, adil, dan damai, bukan hanya gencatan senjata di atas kertas," imbuhnya.