HPMPI Keluhkan Penjualan Pertamax Anjlok Hingga 75 Persen ke DPR

Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) mengungkapkan bisnis penjualan BBM nonsubsidi jenis Pertamax mengalami keterpurukan parah. Penurunan omzet ini terjadi akibat lonjakan harga BBM nonsubsidi yang memicu konsumen beralih ke BBM subsidi, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa (8/9/2026).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HPMPI, Steven, menyampaikan bahwa volume penjualan harian di penyalur Pertashop merosot drastis hingga 75 persen. Rata-rata penjualan yang semula mencapai 400 liter per hari kini berjarak jauh menjadi hanya sekitar 100 liter per hari.

"Maka, yang terjadi adalah disparitas itu menekan kelayakan usaha. Ada selisih harga, kemudian permintaan mulai bergeser dari produk nonsubsidi menjadi ke produk subsidi. Volume penjualan menurun, biaya per liter juga akan naik, dan juga outlet akan terancam tutup," ujar Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.

Selain masalah pergeseran konsumsi, pihak HPMPI menyoroti dampak maraknya pedagang eceran yang menjual BBM subsidi dengan harga relatif murah dibandingkan Pertamax. Pengusaha mendesak DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna menertibkan pasar eceran serta memberdayakan jaringan Pertashop daerah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.

"Penertiban eceran. Karena sudah ada jaringan kami, Pimpinan, di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan?

Sebab kehadiran kami tentunya membawa hal-hal positif bagi daerah di mana kami berada. Harap ini menjadi pertimbangan, Pimpinan," ujar Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.

HPMPI turut mengeluhkan kerumitan aturan perizinan terbaru pada 2026 yang dinilai makin memberatkan keberlangsungan usaha. Perubahan klasifikasi skala usaha Pertashop dari menengah rendah menjadi menengah tinggi memicu timbulnya berbagai persyaratan tambahan dibandingkan periode 2023–2024.

"Tapi di tahun 2026 ini, ada perubahan di mana skala usaha itu dari semula menengah rendah menjadi menengah tinggi. Itu mengakibatkan banyaknya tambahan atau berbedanya persyaratan perizinan yang harus kami urus. Ini juga masih terkendala, pimpinan," ujar Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.