HPMPI Minta Pemerintah Buka Peluang Pertashop Salurkan BBM Subsidikan

Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia mendesak pemerintah agar membuka peluang bagi outlet Pertashop untuk menyalurkan BBM subsidi. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Audiensi bersama Komisi XII DPR pada Selasa (8/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pengawasan serta penyaluran BBM bersubsidi dinilai dapat berjalan lebih tepat sasaran memanfaatkan jaringan Pertashop. Saat ini, sebanyak 6.500 outlet Pertashop telah tersebar di berbagai pelosok wilayah Indonesia, namun baru diizinkan menjual BBM nonsubsidi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HPMPI, Steven, meminta agar outlet yang memenuhi syarat dapat difungsikan sebagai lembaga penyalur.

"Untuk rekan-rekan wilayah Pertashop yang memungkinkan dan memenuhi kriteria, mohon sekiranya dapat diizinkan dibukakan peluang menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi SPBU menjadi lembaga penyalur," kata Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya lonjakan harga BBM nonsubsidi yang memicu konsumen berpindah ke BBM subsidi. Kondisi maraknya perbedaan harga ini turut memicu maraknya penjualan BBM subsidi secara eceran.

Steven mendorong tindakan tegas dari aparat dan pemerintah untuk menertibkan para penjual BBM eceran demi menjaga keberlangsungan usaha resmi.

"Penertiban eceran. Karena sudah ada jaringan kami, Pimpinan, di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan?

Sebab kehadiran kami tentunya membawa hal-hal positif bagi daerah di mana kami berada. Harap ini menjadi pertimbangan, Pimpinan," ujar Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.

Selain masalah eceran, HPMPI menyoroti keberlanjutan bisnis jaringan Pertashop setelah munculnya wacana Koperasi Desa Merah Putih yang juga berencana mendistribusikan barang subsidi. Pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan sinergi lintas kementerian agar tidak timbul tumpang tindih regulasi di lapangan.

"Kami harapkan adalah lintas kementerian dan juga lintas sektor. Karena beberapa waktu yang lalu kami sempat mendengar mendapat rumor yang beredar adanya bentuk usaha (Koperasi Desa Merah Putih) yang sama dari kementerian yang lain. Karena kita menghindari adanya tumpang tindih., akan lebih baik kalau kita bisa kombinasi, kolaborasi," kata Steven, Ketua Umum DPP HPMPI.