IAEA Resmi Merujuk Program Nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB

Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengadopsi resolusi resmi untuk merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB atas tuduhan ketidakpatuhan kewajiban pelaporan nuklirnya pada Rabu (9/9/2026) di Wina, Austria. Langkah diplomasi ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun.

Resolusi yang diusung oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan dukungan 23 negara, tiga menolak, dan delapan abstain. Rusia, China, dan Niger menjadi pihak yang memberikan suara penolakan terhadap dokumen tersebut.

Badan pengawas nuklir PBB tersebut tercatat tidak memiliki akses penuh ke situs-situs utama Iran sejak konflik meluas pada Juni 2025 dan perang yang meletus pada 28 Februari 2026. IAEA menegaskan bahwa keterbatasan informasi memicu kekhawatiran proliferasi yang mendesak.

Pihak Teheran memberikan tanggapan keras dan menolak dasar dari penetapan keputusan tersebut.

"Resolusi ini disahkan di bawah tekanan politik dari AS dan sekutunya dan menurut kami tidak memiliki dasar," kata perwakilan Iran untuk IAEA, Reza Najafi, kepada televisi pemerintah Iran.

Najafi menambahkan bahwa langkah teknis diplomatik tersebut tidak akan membuahkan hasil bagi negara-negara pengusungnya. Sebelum pemungutan suara berlangsung, delegasi Iran juga melayangkan kritik atas sikap diam IAEA terkait serangan terhadap fasilitas nuklirnya.

"Apa artinya keamanan nuklir, jika tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap serangan ilegal terhadap fasilitas nuklir damai yang dijaga ketat?" tanya delegasi Iran.

Delegasi tersebut menegaskan bahwa serangan terhadap negara anggota Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) seharusnya mendapat kecaman keras dari Dewan Gubernur.

"Jika Badan tersebut tidak mau atau tidak mampu mempertimbangkan implikasi terhadap keamanan nuklir, atas dasar apa Negara Anggota harus menaruh kepercayaan pada fungsi dan efektivitasnya?" kata delegasi Iran.

Iran menilai kegagalan pengawasan tersebut berisiko merusak sistem non-proliferasi global. Pihaknya juga menyoroti pentingnya perlindungan kerahasiaan informasi sensitif guna mencegah aksi sabotase.

"Kerahasiaan merupakan elemen penting yang terkait dengan keamanan nuklir," kata delegasi tersebut.

Perwakilan diplomasi Rusia di Wina turut memberikan tanggapan kritis atas disahkannya resolusi yang didorong oleh empat negara Barat tersebut.

"Resolusi baru ini bias dan konfrontatif, berisiko memicu babak baru eskalasi, dan tentu tidak akan membantu tercapainya tujuan yang diklaim ingin dicapai oleh para penggagasnya," kata Perwakilan Tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, dalam sidang Dewan Gubernur IAEA.

Rujukan ke Dewan Keamanan PBB dinilai banyak pihak berpotensi bersifat simbolis karena keberadaan veto dari Rusia dan China. Sementara itu, Iran tetap menegaskan bahwa hak atas teknologi nuklir mereka murni diperuntukkan bagi kebutuhan sipil.