Dewan Keamanan PBB Debat Sengit Soal Sanksi Nuklir Iran

Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terlibat perdebatan sengit pada Kamis, 10 September 2026, terkait keabsahan sanksi internasional dan mekanisme pemberlakuan kembali sanksi otomatis terhadap Iran. Perselisihan diplomatik tersebut mengemuka setelah Badan Energi Atom Internasional mengadopsi resolusi pada Rabu, 9 September 2026, yang merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB atas ketidakpatuhan pelaporan program nuklirnya untuk pertama kali dalam 20 tahun. Resolusi IAEA yang digagas oleh Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat itu disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 23 negara mendukung, tiga menolak, serta delapan abstain. Penolakan resmi diberikan oleh Rusia, China, dan Niger.

Langkah pengawasan internasional terhambat lantaran IAEA kehilangan akses ke fasilitas nuklir utama Iran sejak serangan militer Israel dan Amerika Serikat pada Juni 2025, serta rentetan konflik susulan yang pecah pada 28 Februari lalu.

Perwakilan Iran merespons keras keputusan badan pengawas nuklir PBB tersebut dan menilai tindakan itu dipaksakan secara sepihak oleh negara-negara Barat. "Resolusi ini disahkan di bawah tekanan politik dari AS dan sekutunya dan menurut kami tidak memiliki dasar," kata Reza Najafi, Perwakilan Iran untuk IAEA.

Najafi menambahkan bahwa langkah yang diambil oleh IAEA bersama konsortium negara Barat tersebut tidak akan membawa hasil apa pun bagi penyelesaian situasi. Di dalam sidang Dewan Keamanan PBB, perwakilan diplomatik Rusia menegaskan bahwa ketentuan pemberlakuan kembali sanksi PBB atau snapback berdasarkan Resolusi 2231 telah kedaluwarsa sejak 18 Oktober 2025 sehingga Komite Sanksi 1737 dianggap sudah tidak berdasar hukum.

"Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan terkait Iran yang telah diadopsi sebelumnya, sebuah mekanisme yang tercantum dalam Resolusi 2231, tidak diaktifkan, dan hal ini disebabkan oleh berbagai alasan hukum maupun prosedural," kata Perwakilan Diplomatik Rusia. Diplomat Moskow tersebut menuntut pemungutan suara prosedural untuk memblokir agenda briefing mengenai komite pengawas sanksi tersebut. Dukungan atas posisi Rusia disampaikan oleh perwakilan China yang menolak pemaksaan sanksi sepihak karena dinilai dapat memperdalam perpecahan institusional PBB.

"Segelintir anggota, dengan mengabaikan perbedaan pandangan, bersikeras untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi Dewan terhadap Iran dan menggelar pertemuan Dewan berdasarkan agenda yang telah dihapus," kata Perwakilan Diplomatik China.

Sikap Beijing tersebut mendasarkan pandangan bahwa mekanisme tekanan ekonomi dan isolasi tidak efektif dalam meredakan ketegangan geopolitik. Pihak Amerika Serikat menolak keras klaim keabsahan yang diajukan oleh blok Rusia dan China dalam sidang tersebut. "Terlepas dari hal-hal yang bermuatan politis tersebut, fakta tetaplah fakta. Komite 1737 itu ada," kata Perwakilan Diplomatik AS.

Utusan Washington menuduh Rusia dan China berusaha merusak kredibilitas keputusan Dewan Keamanan PBB semata-mata untuk melindungi Teheran.

Dukungan terhadap AS disampaikan oleh delegasi Inggris dan Prancis yang menegaskan bahwa pengaktifan kembali sanksi telah sah secara hukum akibat pelanggaran signifikan oleh pihak Iran. Penolakan terhadap agenda pembatalan rapat akhirnya tercapai setelah Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara dengan hasil 11 anggota mendukung pengesahan agenda, dua menolak, dan dua abstain.

Sengketa di PBB ini bertepatan dengan penguatan hubungan tripartit antara China, Rusia, dan Iran melalui forum regional seperti Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai di Bishkek, Kirgistan. Kerja sama ekonomi dan energi yang digalang Presiden Xi Jinping bersama Presiden Vladimir Putin dan Presiden Masoud Pezeshkian menjadi jalur distribusi serta transaksi alternatif di tengah sanksi ekonomi Barat.