Indonesia dan Uni Eropa Dorong Percepatan Perjanjian IEU CEPA

Pemerintah Indonesia mempercepat proses pengesahan kerja sama ekonomi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) melalui dialog langsung bersama Delegasi dan Duta Besar negara-negara anggota Uni Eropa pada Jumat (21/8/2026) di Jakarta.

Langkah diplomasi ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas pasokan rantai industri dan memperluas jaringan perdagangan bilateral di kawasan ASEAN serta Indo-Pasifik, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kemitraan strategis ini memproyeksikan penghapusan tarif langsung hingga 0 persen untuk 90,4 persen pos tarif ekspor unggulan nasional serta pengurangan tarif secara bertahap pada 8,37 persen pos tarif lainnya saat resmi diimplementasikan awal tahun depan.

"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa penetapan skema tarif baru tersebut akan berdampak positif pada perluasan komoditas ekspor seperti minyak sawit, produk alas kaki, kopi, furnitur, hasil pertanian, perikanan, hingga perangkat telekomunikasi, sementara Uni Eropa memperoleh akses pasar yang lebih kompetitif di Indonesia.

"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," jelas Airlangga.

Pemerintah meyakini bahwa proses ratifikasi perjanjian ini akan memicu lonjakan arus modal asing ke sektor manufaktur maju, energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik, teknologi digital, dan industri farmasi untuk mendukung transfer teknologi nasional.

"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," tutur Airlangga.

Pengesahan IEU CEPA secara cepat ditargetkan mampu mengantisipasi berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia pada akhir tahun ini guna mencegah terjadinya kekosongan regulasi perdagangan.

"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan perusahaan Eropa," jelas Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Y.M. Denis Chaibi.

Pihak Uni Eropa juga mengonfirmasi rencana kunjungan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November mendatang guna menindaklanjuti kerja sama ekonomi ini.

"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," tutup Denis.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta jajaran diplomatik dan perwakilan kedutaan besar dari 19 negara anggota Uni Eropa.