Pemerintah Inggris Melarang Impor Produk Permukiman Ilegal Israel

Pemerintah Inggris menghentikan seluruh impor produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah Tepi Barat. Langkah tegas ini diambil di tengah eskalasi kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Sanksi ketat turut diberlakukan bagi organisasi, perusahaan, hingga individu yang mendanai atau menyediakan infrastruktur pembangunan permukiman ilegal tersebut. Selain itu, pemerintah Inggris juga melarang seluruh iklan penjualan properti Tepi Barat di wilayahnya.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyatakan penegasannya terkait situasi di wilayah pendudukan tersebut saat menyampaikan keterangan di hadapan parlemen.

"Israel melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina," kata Miliband.

Ia juga menambahkan pembatasan baru terkait dengan aktivitas militer dan ekspansi pemukim yang dinilai melanggar aturan internasional.

"Pemerintah Inggris memandang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan yang melanggar hukum," ujar Miliband.

Kebijakan baru ini diiringi pengetatan izin ekspor senjata yang berkontribusi pada pendudukan. Inggris sebelumnya menangguhkan lebih dari 30 izin senjata bagi militer Israel, meski komponen pesawat F-35 tetap dikecualikan pada kebijakan 2024.

Sebagai respons balik, pemerintah Israel menutup konsulat Inggris di Yerusalem serta melarang 12 anggota parlemen Inggris untuk memasuki wilayah Israel.

Sebanyak 12 negara, termasuk Prancis, Kanada, Spanyol, dan Swedia, kemudian merilis pernyataan bersama yang mendukung solusi dua negara. Koalisi tersebut juga menyerukan penghentian perluasan permukiman serta mempertimbangkan pembatasan perdagangan serupa.

Nilai perdagangan Inggris dan Israel secara keseluruhan mencapai 6 miliar poundsterling pada 2025. Dari total tersebut, nilai impor barang yang berasal langsung dari permukiman ilegal Tepi Barat diperkirakan mencapai 38 juta poundsterling.