Negara Barat Kecam Rencana Pemukiman Israel di Tepi Barat

Kementerian Perumahan Israel secara resmi menerbitkan tender pembangunan 1.234 unit hunian di area E1 Tepi Barat pada Rabu (19/8/2026). Langkah ini memicu kecaman keras dari negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena berpotensi membelah wilayah Tepi Barat serta memutus akses Jerusalem Timur. Proyek pemukiman tersebut mencakup wilayah seluas 12 kilometer persegi yang menghubungkan Jerusalem Timur dengan pemukiman Maale Adumim.

Langkah hukum sempat diajukan oleh warga Palestina Bedouin dan kelompok perdamaian Israel, namun pemerintah tetap melanjutkan tender yang dijadwalkan tutup pada 19 Oktober 2026, tepat menjelang pemilihan umum Israel. Kecaman meluas datang dari gabungan pemerintah Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Norwegia, dan Belanda melalui sebuah pernyataan bersama.

"Pada saat ketidakstabilan parah terjadi di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim terhadap warga sipil, serta pembatasan serius terhadap ekonomi Palestina, keputusan ini bahkan lebih mengkhawatirkan," bunyi pernyataan bersama sekutu Eropa dan Kanada pada Kamis.

Aliansi negara Barat tersebut juga menegaskan dampak jangka panjang dari ekspansi wilayah pemukiman itu terhadap posisi diplomatik Israel. "Bukan hanya akan membawa kita semakin jauh dari perdamaian, tetapi hal ini juga semakin merusak posisi internasional Israel," lanjut pernyataan tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut menyampaikan peringatan keras secara terpisah terkait proyek pembangunan di area sensitif tersebut. "Keputusan Pemerintah Israel meluncurkan tender untuk proyek pemukiman E1 adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan destruktif," kata Miliband.

Miliband menambahkan bahwa Inggris tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan yang mengancam stabilitas wilayah. "Inggris tidak akan berdiam diri dan menerima penghancuran Solusi Dua Negara," ujar Miliband. Respon atas kecaman Miliband memicu tanggapan langsung dari pihak diplomatik Israel melalui media sosial.

"Konyol bagi Inggris untuk menggurui bangsa Yahudi tentang di mana mereka boleh tinggal di tanah air bersejarah mereka yang kecil," kata Sa'ar di X pada Kamis.

Pemerintah Palestina melalui Otoritas Presiden mengutarakan peringatan senada mengenai eskalasi keamanan di wilayah pendudukan. "Tender pemukiman yang berbahaya di area E1 yang ditolak dan dikecam, bersama dengan terorisme pemukim yang meningkat dan pembunuhan harian, mendorong situasi ke arah yang tidak terkendali," kata Abu Rudeineh. Abu Rudeineh menekankan bahwa stabilitas kawasan bergantung pada pemenuhan hak-hak warga Palestina atas wilayah mereka.

"Tidak akan ada perdamaian atau stabilitas yang abadi tanpa Jerusalem dan penghentian total pendudukan Israel," tegas Abu Rudeineh.

Perwakilan Diplomatik Palestina untuk PBB juga mendesak penghentian segera atas seluruh proses konstruksi di area E1. "Ini sangat berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan mengancam," kata Mansour dalam wawancara dengan CNN.

Mansour menegaskan bahwa intervensi global diperlukan untuk menghentikan proyek tersebut. "Ini harus dihentikan," ujar Mansour.

Pemerintah Mesir turut menyampaikan penolakan resmi atas ekspansi sepihak yang merubah status demografi wilayah tersebut. "Mesir menyatakan penolakan penuh atas upaya untuk memantapkan kebijakan fait accompli melalui perluasan pemukiman secara ilegal dan perubahan status hukum serta komposisi demografis wilayah Palestina yang diduduki, yang merusak peluang penerapan solusi dua negara," bunyi pernyataan pemerintah Mesir. Di sisi internal Israel, pengawas pemukiman Peace Now menilai penerbitan tender mendekati pemilu sebagai langkah politik berisiko tinggi.

"Ini adalah manuver menit-menit terakhir yang merupakan bagian dari kebijakan bumi hangus yang dijalankan pemerintah di akhir masa jabatannya untuk memastikan konflik dan pertumpahan darah bertahun-tahun bagi Israel," kata Peace Now dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

Rencana pembangunan E1 sebenarnya merupakan bagian dari paket 3.401 unit rumah yang telah disetujui pemerintah Israel sejak Agustus tahun lalu. Sejak perang Gaza pecah dan pemerintahan Benjamin Netanyahu berkuasa bersama koalisi sayap kanan, pembangunan pemukiman di Tepi Barat mencatatkan peningkatan tajam. Saat peluncuran awal rencana ini, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sempat menyatakan bahwa gagasan negara Palestina sedang dihapuskan melalui tindakan nyata di lapangan.