Iran Ancam Blokade Selat Hormuz dan Teluk Oman bagi Militer AS

Pemerintah Iran bersiap menerapkan mekanisme pungutan biaya transit di Selat Hormuz bagi kapal tertentu sekaligus mengancam akan mengubah Teluk Oman menjadi kuburan bagi kapal militer Amerika Serikat jika blokade laut Washington tidak dihentikan.

Ketegangan di jalur perairan strategis tersebut meningkat setelah serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu, yang direspons Teheran dengan menutup Selat Hormuz pada 2 Maret dan dibalas kembali oleh Amerika Serikat lewat blokade laut sejak 13 April.

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Ebrahim Azizi menyatakan bahwa sistem penarikan tarif baru di Selat Hormuz sengaja dirancang untuk memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan Teheran.

"Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat darinya," kata Azizi, dikutip Anadolu Agency, Sabtu (16/5).

Langkah pengetatan ini diambil sebagai bagian dari respons Iran terhadap operasi pengawalan maritim bentukan Amerika Serikat yang dinamakan proyek kebebasan.

"Rute ini akan tetap ditutup bagi operator yang disebut 'freedom project'," tambah Azizi.

Menurut laporan jurnal maritim Lloyd List pekan lalu, badan khusus bentukan Iran telah memperkenalkan kerangka kerja yang mewajibkan kapal komersial menyerahkan data kepemilikan, asuransi, kru, serta rute transit sebelum diizinkan melintas.

"Otoritas Selat Teluk Persia telah memperkenalkan kerangka kerja baru yang mengharuskan kapal untuk mendapatkan izin transit dan membayar tol sebelum berlayar," demikian bunyi laporan Lloyd List.

Sementara itu, penasihat militer utama untuk pemimpin tertinggi Teheran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, memperingatkan Washington secara keras melalui siaran televisi pemerintah Iran pada Minggu (17/5) terkait kehadiran kapal perang mereka.

"Saran saya kepada AS secara militer adalah mundur sebelum Teluk Oman berubah menjadi kuburan bagi kapal-kapal Anda," cetus Rezaei.

Rezaei menambahkan bahwa langkah pembiaran yang dilakukan oleh pihak Iran selama ini sama sekali bukan bentuk ketundukan terhadap tekanan politik maupun militer luar negeri.

"Jika tidak, pemahaman kami adalah blokade laut merupakan tindakan perang, dan menanggapinya adalah hak natural kami," tegas Rezaei.

Pihak Iran menilai kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk sudah tidak memiliki dasar pembenaran yang kuat pasca-runtuhnya kekuatan global masa lalu.

"Jika kami telah bersabar sampai sekarang, itu tidak berarti kami telah menerimanya," ujar Rezaei.

Rezaei kemudian mempertanyakan motif utama Washington yang terus mengerahkan armada tempurnya ke wilayah perairan Timur Tengah tersebut.

"Amerika datang ke sini dan membawa kapal perangnya. Siapa musuhnya? Dulu, mereka mengatakan datang untuk menghadapi Uni Soviet. Uni Soviet sudah tidak ada lagi," ucap Rezaei.

Kembali dibahas oleh Rezaei bahwa kebijakan penutupan wilayah perairan komersial ini murni ditargetkan untuk aktivitas militer asing, bukan untuk mengganggu arus logistik perdagangan dunia.

"Selat Hormuz terbuka untuk perdagangan, tetapi akan ditutup untuk pengerahan kekuatan militer dan upaya-upaya apa pun untuk menggoyahkan keamanan," tegas Rezaei.

Hingga saat ini, kondisi gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan sejak 8 April masih berjalan formal setelah diperpanjang sepihak oleh Presiden AS Donald Trump, meskipun perundingan damai permanen telah dinyatakan gagal.