Iran Bantah Klaim AS Terkait Penguasaan Jalur Laut Selat Hormuz

Militer Iran membantah keras klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa angkatan laut AS telah menguasai dan membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz pada Kamis (13/8/2026).

Juru bicara komando militer pusat Iran Khatam-al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, menegaskan bahwa perairan strategis tersebut masih berada di bawah kendali penuh pihak Teheran dan tidak ada kapal yang dapat melintas tanpa izin militer Iran.

"Klaim keliru Amerika Serikat bahwa kapal-kapal melintasi Selat Hormuz secara normal tidak lebih dari sekadar kebohongan dan rekayasa," kata juru bicara komando militer pusat Iran Khatam-al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, dilansir AFP.

Pihak militer Iran menambahkan bahwa otoritas pengelolaan jalur pelayaran vital itu sepenuhnya dipegang oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran sebagaimana masa-masa sebelumnya.

"Selat Hormuz, sebagaimana di masa lalu, berada di bawah pengelolaan dan kendali penuh Republik Islam Iran; tidak ada kapal komersial atau kapal tanker yang pernah maupun akan dapat melintasi selat ini dengan aman tanpa izin dan pengawasan dari angkatan bersenjata Iran yang tangguh," katanya dalam sebuah video yang ditayangkan oleh televisi pemerintah.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menilai pihak Washington telah melakukan analisis yang keliru mengenai kondisi keamanan serta situasi militer terkini di kawasan perairan tersebut.

"AS telah lama melakukan kesalahan perhitungan akibat kegagalan intelijen. Contoh nyatanya: Perang melawan Iran. Kini, kesalahan perhitungan yang jauh lebih besar terjadi terkait Selat Hormuz," ujarnya di platform X.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa pihak militer AS telah mengambil alih kendali atas jalur perairan tersebut serta melakukan pembersihan ranjau.

"AS memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. SAYA RASA KITA AKAN MEMPERTAHANKANNYA!" tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP.

Trump memaparkan bahwa langkah blokade yang diterapkan oleh angkatan laut Negeri Paman Sam tidak akan dapat ditembus oleh kekuatan militer Iran.

"Blokade Angkatan Laut kita disebut oleh semua orang sebagai 'DINDING BAJA', dan tidak ada yang bisa dilakukan Iran untuk melawannya," tambahnya.

Pihak AS juga mengeklaim telah membersihkan area perairan dari ancaman ranjau laut untuk memastikan lalu lintas kapal.

"Kami telah menyapu ranjau di seluruh selat," katanya kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin (10/8/2026).

Ganguan pada Selat Hormuz yang menjadi jalur melintasnya 20 persen minyak mentah dunia ini memaksa negara-negara eksportir mencari rute alternatif. Arab Saudi mengalihkan pengiriman melalui East-West Pipeline menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah, memicu lonjakan ekspor di wilayah tersebut dari 29,6 juta ton menjadi 54,8 juta ton pada periode April-Mei.

Sebaliknya, Uni Emirat Arab menghadapi kendala kapasitas pada jaringan Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP) menuju Fujairah karena ancaman serangan drone. Sementara itu, negara-negara seperti Qatar, Kuwait, dan Bahrain tidak memiliki garis pantai di luar Teluk Persia sehingga sangat rentan terhadap penutupan selat.

Ekonom Hassan Mansour menerangkan bahwa opsi pembangunan pipa baru seperti jalur Basra-Aqaba seharga US$8 miliar hingga US$10 miliar maupun mengalihkan kapal mengelilingi Tanjung Harapan membutuhkan waktu bertahun-tahun serta biaya yang sangat besar.

"Intinya, proyek-proyek ini tidak dapat menyelesaikan masalah pasar minyak dalam waktu dekat," kata Mansour kepada DW.

Analis politik asal Teheran Rahman Ghahremanpour menambahkan bahwa infrastruktur pipa alternatif tersebut tetap memiliki celah keamanan pada masa perang.

"Pipa-pipa ini dapat mengurangi dampak Selat Hormuz, tetapi dalam masa perang, pipa-pipa itu sendiri rentan," kata Ghahremanpour kepada DW.

Ghahremanpour menggarisbawahi bahwa posisi geografis menjadi masalah yang jauh lebih berat bagi beberapa negara anggota Teluk.

"Berbeda dengan Arab Saudi dan UEA, mereka tidak memiliki garis pantai di luar Teluk Persia. Setiap jalur alternatif akan membutuhkan kerja sama dengan negara lain, yang berpotensi melibatkan Irak, Suriah, Yordania, atau Israel," lanjut Ghahremanpour.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyuarakan perlunya membangun jaringan pipa gas dan minyak yang membentang ke arah barat menuju pelabuhan Mediterania di Israel untuk menghindari titik sempit di Selat Hormuz dan Bab al-Mandab.

Akibat konflik yang memicu gangguan pasokan ini, International Energy Agency (IEA) merevisi turun proyeksi pasokan minyak global 2026 menjadi 102,02 juta barel per hari (bph). IEA memperkirakan pasar minyak mengalami defisit hingga 1,27 juta bph dari tingkat permintaan sepanjang tahun ini.

Meskipun demikian, harga minyak Brent sempat terkoreksi 1,16% ke US$87,95 per barel dan WTI turun 1,28% ke US$82,20 per barel pada Kamis (13/8/2026) pagi setelah sempat melonjak tajam pada awal pekan. Gejolak harga energi ini turut menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,53% ke posisi 6.267,88 pada perdagangan Selasa (11/8/2026).