Istana Selidiki Dugaan Suap Rp20 Juta Terkait Demonstrasi Mahasiswa UBK

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menyelidiki dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno setelah menggelar demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan informasi tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026. "Coba nanti saya monitor dulu ya.

Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya, oke ya," ujar Bambang.

Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdimaludin diduga menerima dana untuk memindahkan lokasi unjuk rasa dari Istana Negara ke Gedung DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026.

Peserta forum klarifikasi mahasiswa, Na’ilah Panrita Hartono menyatakan bahwa pertemuan pengurus dengan Wakil Presiden memicu banyak pertanyaan di kalangan internal mahasiswa. "Pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran memicu banyak pertanyaan dari mahasiswa. Akhirnya disepakati untuk mengadakan forum agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka," kata Na’ilah.

Meskipun uang diduga telah diterima, rencana perpindahan lokasi aksi unjuk rasa tersebut pada akhirnya batal terlaksana dan mahasiswa tetap bertahan di kawasan Istana Negara. "Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI," ujar Na’ilah.

Dalam forum tersebut, aliran dana dikabarkan terbagi kepada tujuh orang, termasuk beberapa pengurus BEM dari fakultas lain serta senior organisasi kemahasiswaan. "Setelah ditelusuri lebih lanjut, ada tujuh orang penerima dari uang Rp 20 juta tersebut," katanya. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi langsung dari para penerima aliran dana yang disebutkan dalam forum internal mahasiswa tersebut.

“Namun, hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik menilai bahwa pertemuan antara Wakil Presiden dengan perwakilan mahasiswa merupakan bentuk komunikasi politik yang terbuka. "Mas Wapres Gibran melakukan komunikasi politik yang sehat. Pintu Istana dibuka lebar untuk mendengar kegelisahan anak muda," kata Freddy. Freddy menambahkan bahwa dalam dialog tersebut Wakil Presiden mencatat berbagai aspirasi dari para mahasiswa mengenai program-program prioritas pemerintah.

"Mas Wapres juga menyampaikan komitmen untuk menyampaikan langsung lembar catatan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Freddy.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus menilai bahwa keramaian politik dan gerakan mahasiswa sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak tertentu. "Dalam setiap gerakan mahasiswa, memang ada pihak-pihak yang berpotensi menunggangi," katanya.

Deddy melihat indikasi keterlibatan pihak luar dalam mengarahkan aksi mahasiswa yang bergulir di lapangan. "Kalau melihat kasus UBK itu, kan, terlihat bahwa memang yang menunggangi itu, ya, Mas Wapres begitu, kan," katanya.

Ia juga menyoroti kejanggalan apabila skenario pengalihan demonstrasi tersebut hanya diinisiasi oleh aparat atau aktor di level bawah. "Kalau inisiatif anak buah, saya kira aneh," ujar Deddy. Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa koordinasi seperti ini biasanya melibatkan instruksi dari level kekuasaan yang lebih tinggi.

"Nah, orkestrasi murahan kayak begini, kan, enggak mungkin dari bawah begitu, tetapi dari atas," ujarnya.

Munculnya kasus ini dinilai membuat semua pihak tidak bisa sembarangan melayangkan tuduhan mengenai dalang di balik pergerakan mahasiswa. "Kadang-kadang, orang-orang yang sembunyi di belakang itu lebih mudah untuk melakukan manuver-manuver murahan kayak begini," ujar dia.