PT KAI Mulai Bangun Hunian Vertikal Terjangkau di Manggarai Jakarta

PT Kereta Api Indonesia (KAI) memulai pembangunan hunian vertikal terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026), sebagai bagian dari dukungan Program 3 Juta Rumah dan optimalisasi aset perkeretaapian.

Pembangunan mencakup 3.784 unit yang tersebar di delapan tower dengan dua blok, Blok G dan Blok F, di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektare milik KAI. Pengerjaan direncanakan selesai dalam 18 bulan.

Hunian ini ditujukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema KPR bersubsidi tenor 40 tahun dan bunga flat 6 persen, meskipun cicilan diperkirakan sedikit di atas Rp1 juta per bulan, kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

Menurut Nixon, BTN juga menyiapkan mitigasi risiko gagal bayar dengan mensyaratkan konsumen usia produktif dan asuransi selama sebagian tenor KPR. Pendaftaran minat akan dibuka akhir bulan melalui aplikasi digital BTN.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan pengembangan hunian mengusung prinsip layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta mengedepankan keselamatan dan kelancaran operasional kereta api.

Bobby menegaskan, "Kami akan menjaga tata kelolanya agar hunian yang disiapkan di tengah kota ini dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan pemerintah."

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan potensi praktik pembelian massal oleh oknum yang bisa menggeser manfaat hunian dari MBR asli.

Hashim berkata, "Jangan diborong ya, dari 3.000 (unit) nanti orang tertentu beli 300, 500 (unit) nanti titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya, ini kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia. So itu kita harus adil, satu pelanggan satu peminat satu apartemen."

Hashim juga meminta pengelolaan dan pemeliharaan hunian diperhatikan sejak awal agar kualitas tetap terjaga dalam jangka panjang.

"Titik lemah kita terus terang saja adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance ya," ujar Hashim.

Ia mengusulkan pembentukan badan pengelola bersama untuk mengatur kepentingan penghuni, khususnya 3.700 pelanggan BTN yang membeli hunian tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penyediaan hunian terjangkau dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Maruarar menyatakan, "Kita tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi menjadi penting agar penyediaan rumah bagi masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Di Manggarai, KAI bersama para pihak terkait membangun hunian vertikal di tengah kota yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat dengan harga terjangkau."

Ia juga mendorong pemanfaatan aset KAI di lokasi lain untuk pengembangan hunian terintegrasi transportasi publik.

Lebih lanjut, Maruarar mengapresiasi program CSR yang berhasil menambah aset negara, termasuk pembangunan rusun bersubsidi di berbagai wilayah dengan dukungan berbagai pihak swasta.