Kapolri Listyo Sigit Terima Penghargaan dari KSBSI sebagai Anggota Kehormatan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan sebagai anggota kehormatan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai bentuk apresiasi pribadi, bukan sebagai jabatan ex-officio, menurut ahli hukum tata negara Romli Atmasasmita pada Minggu (30/8/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinan Kapolri yang dianggap berhasil mendengarkan suara buruh dan menangani aksi buruh secara damai tanpa represi, kata Romli di Jakarta.

Romli menjelaskan bahwa status kehormatan tersebut tidak menimbulkan masalah hukum tata negara selama tidak menjadi bagian dari struktur kepengurusan organisasi dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Itu kan bentuk apresiasi saja dari kaum buruh. Mungkin saja mereka menilai Kapolri Listyo Sigit ini sosok pemimpin yang berhasil mendengarkan suara buruh dan menangani aksi buruh selama ini secara damai dan tanpa represi. Wajar kalau Kapolri diberi apresiasi," ujar Romli Atmasasmita.

Menurut Romli, perbedaan penting adalah antara penghargaan kehormatan dengan keterlibatan aktif pejabat negara dalam kepengurusan organisasi masyarakat sipil.

Jika pejabat hanya menerima penghargaan, hal itu tidak menunjukkan adanya keterlibatan struktural yang melanggar konstitusi. Persoalan hukum baru muncul jika pejabat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan organisasi yang bertentangan dengan jabatan publiknya.

Kapolri Listyo Sigit juga menekankan pentingnya peningkatan daya saing buruh Indonesia di tingkat global melalui pengembangan kompetensi diri, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi revolusi industri dan transformasi digital seperti AI dan IoT.

"Walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan," kata Kapolri dalam penutupan Rakernas KSBSI di Jakarta Pusat pada Jumat.

Kapolri menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan program hilirisasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru hingga jutaan jiwa, termasuk proyek pembangunan PLTS sebesar 100 gigawatt yang diharapkan membuka lapangan kerja hingga 5,5 juta orang.

"Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan," ujar Kapolri.