Kapolri Resmikan Sekretariat Bersama KBPBI di Jakarta Selatan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/7/2026). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat pengawalan hak-hak pekerja serta menjaga persatuan gerakan buruh di Indonesia.

Peresmian markas baru tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Jenderal Sigit sekitar pukul 14.54 WIB. Kapolri kemudian meninjau sejumlah ruangan didampingi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea beserta jajaran pimpinan serikat pekerja nasional.

Sejumlah pimpinan konfederasi turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Wahidin, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, dan Dewan Penasihat KSPSI Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat. Kapolri juga didampingi jajaran pejabat utama Polri seperti Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, serta Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni.

Dalam sambutannya, Kapolri menegaskan pentingnya solidaritas buruh dalam mendorong pemenuhan hak-hak pekerja secara nasional.

"Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena akan diresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh untuk pertama kalinya. Bersatunya semangat ini harus dapat mendorong hak-hak buruh," ujar Sigit.

Ia menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan dan memastikan unit khusus di kepolisian tetap beroperasi optimal tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan.

"Saya akan terus berada pada garda terdepan untuk memperjuangakan hak-hak buruh. Desk Ketenagakerjaan harus terus bekerja siapa pun Kapolrinya," tegas Sigit.

Kapolri memaparkan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri telah mencatatkan sejumlah capaian konkret, meliputi penanganan 291 perkara sengketa ketenagakerjaan, fasilitasi pengangkatan 4.505 pekerja menjadi pegawai tetap, serta mediasi sengketa PT Amos yang menghasilkan kesepakatan kompensasi Rp 12,7 miliar bagi para pekerja.

Dalam keterangan resminya, Sigit menambahkan bahwa Polri mendorong kelancaran perjuangan kesejahteraan buruh di seluruh wilayah Indonesia.

"Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh, terus berjalan," ujar Kapolri.

Ia menyoroti pentingnya peran buruh sebagai elemen utama pelindung iklim investasi guna mensukseskan program strategis pemerintah, seperti hilirisasi industri yang berpotensi menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja di tengah dinamika situasi global.

"Perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain," ucapnya.

Kapolri juga optimistis bahwa kolaborasi erat antara pihak kepolisian dan serikat pekerja dapat mengawal tercapainya target pembangunan nasional jangka panjang.

"Kita yakin dengan bersatu dan berjuang bersama, Indonesia bisa terus terjaga. Harapannya, kita bisa melampaui semua potensi tekanan, dan program-program pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud," tuturnya.

Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memberikan pengayoman dan penanganan terbaik atas aduan yang masuk dari kalangan pekerja.

"Berikan pelayanan yang lebih optimal sehingga apa yang dikeluhkan, dilaporkan, serta perlu dimediasi, semuanya bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilainya telah merealisasikan penyelesaian berbagai sengketa ketenagakerjaan di lapangan.

"Terima kasih juga Pak Kapolri untuk Desk Ketenagakerjaan yang sudah berhasil menyelesaikan hampir 97 kasus dengan nilai nominal ratusan miliar yang dapat disampaikan kepada buruh yang berhak," kata Andi Gani.

Ia memohon agar jangkauan operasional penanganan sengketa buruh oleh kepolisian dapat diperluas hingga tingkat daerah.

"Dan kami berharap Pak Kapolri, Desk Ketenagakerjaan di daerah-daerah juga dimaksimalkan untuk bisa melayani teman-teman serikat buruh," harapnya.

Andi Gani turut menyoroti rekam jejak Jenderal Sigit yang dianggap konsisten mengawal aspirasi pekerja sejak menjabat Kabareskrim Polri.

"Dan kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang mempunyai sejarah panjang dengan gerakan buruh. Seperti teman-teman ketahui, saya harus sampaikan di sini, Pak Kapolri pada saat Kabareskrim yang mendorong dan juga figur di posisi kabinet pada saat itu yang berani menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan akhirnya buruh melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," ungkapnya.

Mengenai pembentukan KBPBI, Andi Gani menyebut wadah ini menghimpun sekitar 90 persen kekuatan gerakan buruh Indonesia yang mencakup 17 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 157 federasi.

"Hari ini adalah sejarah luar biasa. Kekuatan buruh 90 persen ada di sini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pergerakan buruh Indonesia, kita mendirikan sekretariat bersama sebagai simbol persatuan perjuangan buruh," katanya.

Ia menegaskan pentingnya penyatuan visi antarorganisasi pekerja untuk mengawal regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Kami memiliki kesadaran yang sangat tinggi bahwa kalau tidak bersatu, kami pasti kalah. Karena itu seluruh konfederasi sepakat membuang ego organisasi dan bersatu dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," sambung dia.

Hasil perumusan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang disusun selama lima hari oleh tim lintas konfederasi tersebut dijadwalkan akan diserahkan kepada DPR RI.

"Awalnya dijadwalkan tiga hari, kemudian bertambah menjadi lima hari karena begitu banyak hal yang harus dibahas. Tim perumus bekerja sangat keras hingga akhirnya menghasilkan satu draf usulan yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan buruh Indonesia," ungkapnya.

Penyerahan draf usulan kepada pimpinan DPR RI direncanakan berlangsung antara Kamis atau Jumat pekan depan sebagai bahan pertimbangan penyusunan regulasi ketenagakerjaan.

"Kami akan menyerahkan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk partisipasi buruh dalam proses penyusunan regulasi yang lebih adil bagi pekerja," tuturnya.